Pembicaraan Prabowo dengan Menteri Pertahanan Turki Bocor, Rencana Kerja Sama Terungkap

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan lawatan khusus ke Turki. Mantan Danjen Kopassus itu bertemu Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar.

Editor: Teguh Suprayitno
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 

Prabowo akan menerima pengarahan resmi di tempat lain di wilayah Washington DC, setelah Jakarta mempertimbangkan pembelian jet tempur yang juga menarik minat dari Rusia.

Baca juga: Israel Ketar-ketir Amerika Akan Jual Jet Tempur F-35 ke Uni Emirat Arab, Pentagon Janjikan Ini

Amnesty International dan pendukung hak asasi manusia lainnya mengecam keputusan Departemen Luar Negeri AS untuk memberinya visa.

Sudah hampir 20 tahun Amerika Serikat menolak memberikan visa untuk bisa ke negaranya, termasuk ketika putra Prabowo lulus dari Boston University.

Di tahun 2012, Prabowo pernah mengatakan visa ke Amerika Serikat juga ditolak, setelah ia dituduh memicu kerusuhan yang menewaskan ratusan orang pada tahun 1998 yang berakhir dengan turunnya presiden Suharto.

"Keputusan Departemen Luar Negeri untuk mencabut larangan Prabowo Subianto adalah benar-benar kebalikan secara tiba-tiba dari kebijakan luar negeri AS yang telah lama ada," kata Direktur Advokasi dan Hubungan Pemerintah Amnesty International AS, Joanne Lin.

Joanne menyebut kunjungan Prabowo menjadi sebuah "bencana bagi hak asasi manusia di Indonesia".

Senator Patrick Leahy, penulis undang-undang yang melarang bantuan militer Amerika Serikat kepada unit militer asing yang melanggar hak asasi manusia, ikut mengecam keputusan pemerintahan Trump.

Baca juga: Sosok Pangeran Abdul Azim, Putra Raja Brunei Meninggal Dunia, Dikenal Tampan dan Kontroversial

Ia mengatakan Prabowo Subianto "tidak memenuhi syarat untuk memasuki negara ini."

"Dengan memberikan visa kepada Menteri Pertahanan Prabowo, Presiden [Trump] dan Menteri Luar Negeri [Amerika Serikat] sekali lagi telah menunjukkan jika bagi mereka 'hukum dan ketertiban' adalah slogan kosong yang mengabaikan pentingnya keadilan," katanya.

Prabowo diketahui mendaftar militer pada usia 19 dan enam tahun kemudian bergabung dengan Kopassus, pasukan khusus Angkatan Darat.

Ia memimpin Tim Mawar yang dituduh menculik aktivis mahasiswa yang terlibat dalam gerakan menggulingkan Soeharto.

Tiga belas aktivis sejak saat itu masih hilang.

Prabowo secara konsisten membantah keterlibatannya dalam setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di Jakarta, Timor Timur, dan juga Papua Barat.

Tapi Prabowo menjadi pemain politik, yang telah berulang kali mencalonkan diri sebagai presiden.

Sementara itu, Amerika Serikat diperkirakan akan memperbarui peringatan ke Jakarta soal pembelian senjata besar-besaran dari Moskwa.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Medan
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved