Rocky Gerung Beri Nilai Untuk Pemerintah: A Minus Berarti A Untuk Kebohongan, Minus Untuk Kejujuran
Najwa tampak tak banyak berkata-kata saat itu dan meminta Rocky Gerung mengungkap analisanya.
lihat foto
"Kalau diperlukan reshuffle itu wajar dan sah-sah saja, justru perlu dilakukan jika tidak memiliki kapasitas yang memumpuni," papar Aisah dalam diskusi online, Jakarta, Selasa (20/10/2020).
Aisah menjelaskan, evaluasi tersebut tidak hanya pada individu menterinya saja, tetapi perlu mengatasi persoalan sistem kabinetnya atau sistem kerjanya selama ini.
"Antara menteri satu dengan menteri lainnya suka tidak sama, misalnya saat dilarang pulang kampung. Ini problem koodinasi yang harus dipecahkan, agar empat tahun ke depan lebih efektif bekerja," papar Aisah.
Aisah juga melihat beberapa menteri tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) secara maksimal dalam satu tahun ini.
"Setengah dari menteri juga tidak memiliki latar belakang dekat dengan birokrasi pemerintahan. Ini pastinya menyulitkan untuk bekerja," ucapnya.
Pengamat
Sementara, pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, Presiden Joko Widodo perlu melakukan reshuffle kabinet untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahannya.
Hal itu disampaikan Umam menanggapi kinerja Presiden Jokowi selama setahun pertama di periode keduanya.
"Lakukan perombakan kabinet (cabinet reshuffle) secepatnya untuk melakukan perbaikan cepat di sektor-sektor yang dianggap lemah. Langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (21/10/2020).
Ia menambahkan, ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi dikonformasi oleh survei Litbang Kompas (Oktober) yang menunjukkan angka ketidakpuasan publik terhadap pemerintah menembus angka sekitar 52,5 persen (46,3 persen tidak puas dan 6,2 persen sangat tidak puas).
Karena itu, menurut dia, Presiden Jokowi sebagai nakhoda pemerintahan harus menghentikan tren negatif tersebut.
Jokowi juga diharapkan membuka ruang komunikasi politik dengan publik untuk tetap bisa memenuhi harapan masyarakat.
Ia menilai, Jokowi terlihat semakin berjarak dengan masyarakat selama setahun memimpin roda pemerintahannya di periode kedua.
Akibatnya, sejumlah produk kebijakan publik seringkali diikuti dengan berbagai kontroversi dan protes, baik berskala sedang maupun besar.
Relawan
