Pemerintah Tak Mau Vaksinasi Berefek Samping, Sertifikasi Vaksin Covid-19 dari BPOM Jadi Hal Wajib
Vaksinasi kepada masyarakat untuk penanganan Covid-19 memang perlu kehati-hatian. Menko Perekonomian menyebut, tahun ini akan ada 3 juta vaksin.
Menurut Presiden, titik kritis proses vaksinasi terdapat pada tahap implementasi.
Proses pemberian vaksin menurutnya tidaklah mudah, sehingga perlu adanya komunikasi publik yang baik kepada masyarakat.
Baca juga: Artis Anjasmara Jadi Korban Jambret saat Bersepeda, Begini Kondisi Terkini Suami Dian Nitami!
"Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul kepada publik."
"Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan, hati-hati disiapkan betul," paparnya.
Jokowi mengatakan, perlu persiapan matang dalam implementasi pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat.
Baca juga: Ini Alasan Ihsan Yunus Dukung Cerah di Pilgub Jambi 2020
Ia meminta jajaran kabinetnya tidak menganggap enteng pelaksanaan vaksinasi.
"Ini perlu persiapan lapangan, perlu persiapan untuk implementasi, sehingga perlu juga yang berkaitan dengan training-training."
"Jangan menganggap enteng, ini bukan hal yang mudah," ucap Presiden.
Misalnya, lanjut Presiden, pelatihan dalam membawa dan menaruh vaksin.
Menurutnya, proses tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan, karena jumlahnya sangat besar.
Selain itu, vaksin memerlukan perlakuan yang spesifik.
"Tiap vaksin beda-beda, dari G42 beda, dari Sinovac beda lagi, nanti dari Astrazeneca beda lagi."
"Nyimpennya di cold storage-nya seperti apa, tidak boleh goncang apa boleh," beber Presiden.
Untuk proses penyiapan tersebut, Presiden meminta adanya pelibatan perwakilan lembaga kesehatan dunia (WHO) di Indonesia, untuk memberikan pelatihan.
Baca juga: Cara Investasi Emas di Bank Mandiri Syariah, Lengkap Dengan Syaratnya
"Saya minta ini dilibatkan WHO, WHO Indonesia, agar mereka bisa memberikan training-training, sehingga standarnya menjadi jelas."