Maruf Amin Blak-blakan Tak Tahu Apa-apa Soal Reshuffle: Yang Tahu Pak Jokowi dan Allah

Maruf Amin Blak-blakan Tak Tahu Apa-apa Soal Reshuffle: Yang Tahu Pak Jokowi dan Allah

TRIBUNJAMBI.COM - Najwa Shihab melakukan wawancara eksklusif dengan Wapres Maruf Amin di acara Catatan Najwa.

Tema Mata Najwa tadi malam membahas setahun kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin.

Najwa Shihab sempat bertanya soal reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada Maruf Amin.

Wakil Presiden Maruf Amin menjelaskan wacana perombakan kabinet ( reshuffle) memang belum dibahas dengan dirinya.

Hal itu terungkap dalam tayangan Catatan Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab, diunggah Selasa (20/10/2020).

Diketahui Presiden Joko Widodo ( Jokowi) sempat menyampaikan wacana reshuffle terhadap jajaran menterinya.

Hal itu lalu diungkit presenter Najwa Shihab.

"Pak Wapres, setelah setahun akan ada reshuffle tidak?" tanya Najwa Shihab.

Maruf Amin menjelaskan hal itu merupakan kewenangan Presiden.

Baca juga: Mata Najwa Tadi Malam Seru, Rocky Gerung Debat Sengit dengan Irma Suryani Soal Pemerintahan Jokowi

"Itu yang saya belum tahu.

Itu yang tahu Pak Jokowi dan Allah saja," jawab Maruf Amin.

"Itu 'kan hak prerogatif Presiden," tambahnya.

Najwa Shihab lalu mengungkit peran sang Wapres dalam menilai kinerja Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu ia singgung mengingat pemerintahan Jokowoi-Maruf sudah berjalan satu tahun sejak dilantik 20 Oktober 2019 lalu.

"Bapak tidak pernah diajak bicara soal evaluasi kinerja menteri-menteri selama setahun ini?" singgung Najwa Shihab.

Maruf Amin kembali membenarkan hal tersebut karena evaluasi kinerja kabinet memang belum dilaksanakan.

"Belum ada, memang belum dilakukan evaluasi karena itu data-datanya akan (dikumpulkan) oleh Presiden," terang tokoh ulama tersebut.

Ia lalu menjelaskan bagaimana proses dirinya terlibat dalam pembuatan kebijakan pemerintah, termasuk terkait reshuffle.

"Biasanya kalau ada hal yang penting baru diajak bicara.

Tentu saya sebagai wapres memberikan saran-saran," terang Maruf Amin.

"Tapi seluruh hal yang menyangkut soal reshuffle itu 'kan hak prerogatif presiden," tambah mantan Dewan Pertimbangan Presiden ini.

Dalam tayangan yang sama, Maruf Amin menjawab tudingan dirinya jarang tampil di depan publik.

Tidak hanya itu, tokoh agama ini bahkan dinilai kurang terlibat dalam pengambilan kebijakan.

Menanggapi hal itu, Ma'ruf berpendapat hal yang lebih penting adalah tugasnya dalam membantu pekerjaan Presiden.

"Sebab orang melihat itu bekerja atau tidak bekerja hanya dari statement, pernyataan ke publik.

Padahal tidak semua pekerjaan itu harus di-statement kepada publik," kata Ma'ruf.

"Tetapi dikerjakan, memberikan bantuan support, memberikan solusi, memberikan pandangan yang kemudian menjadi satu kebijakan bersama," tambah ulama tersebut.

Sorotan Effendi Gazali

Pakar komunikasi politik Effendi Gazali turut menanggapi satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hal itu ia sampaikan dalam tayangan Kabar Petang di TvOne, Rabu (20/10/2020).

Diketahui sebelumnya Jokowi sempat menyebutkan wacana merombak kabinet (reshuffle), terutama terkait penanganan pandemi covid-19.

Baca juga: Blak-blakan Mardani Ali Sera Sebut Jokowi Berubah, Bandingkan Saat Jadi Wali Kota Solo dan Presiden

Menanggapi hal itu, Effendi menyinggung ancaman itu tidak hanya dilontarkan sekali-dua kali, melainkan tiga kali dalam pidato kemarahan Jokowi.

"Ini sudah tiga kali lebih setidaknya catatan saya bahwa Bapak Presiden itu marah, 18 Juni, 13 Juli, dan 27 Juli," papar Effendi Gazali.

Dalam pidatonya, Jokowi menyebutkan tidak akan segan mengambil langkah reshuffle jika memang diperlukan.

Ancaman itu ia lontarkan kepada jajaran kabinetnya yang dirasa tidak tanggap menangani situasi darurat pandemi covid-19.

Setelah berulang kali marah, pernyataan Jokowi ini dinilai menimbulkan spekulasi di masyarakat.

"Kita semua berspekulasi diganti atau tidak, diganti atau tidak," komentarnya.

Pakar politik itu menilai sudah bukan saatnya lagi reshuffle menjadi sekadar ancaman, tetapi harus ditegaskan dalam suatu keputusan.

Baca juga: INFO Terkini Demo UU Cipta Kerja di Jakarta, Ribuan Buruh Akan Geruduk Istana Presiden

Ia menambahkan, meskipun reshuffle tidak jadi dilakukan, harus ada evaluasi khusus.

"Saya rasa, kalau berbasis komunikasi publik ini, memang sudah selayaknya kali ini dilakukan keputusan. Kalau memang mau diganti, itu hak prerogatif presiden," papar Effendi.

"Kalau tidak, kita lakukan perbaikan mendasar," tambah dia.

Ia memberi contoh pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dipimpin Menteri Terawan Agus Putranto.

Kemenkes banyak disorot terkait perannya dalam penanganan covid-19.

Meskipun tidak menunjuk satu tokoh yang harus bertanggung jawab, ia menilai harus ada perbaikan mendasar di Kemenkes.

"Saya mau langsung saja memberi contoh. Misalnya Kementerian Kesehatan," ungkap Effendi.

Baca juga: Beraninya Rocky Gerung Beri Nilai Minus Jokowi, Najwa Shihab Sampai Heran: A Minus? Wow

Ia menilai Kemenkes seakan terputus kerja sama dengan institusi terkait, seperti para ahli epidemiolog, virolog, pakar kesehatan masyarakat, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam menanggulangi covid-19.

"Saya tidak akan menyebut nama-nama tertentu, tapi untuk perbaikan.

Misalnya perlu jelas kerja sama antara Menteri Kesehatan dengan Council Kedokteran Indonesia yang harus ditegakkan berdasarkan undang-undang yang ada," papar Effendi Gazali.

(*)

Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Mata Najwa, Maruf Amin Blak-blakan Tak Tahu Apa-apa Soal Reshuffle: Hanya Pak Jokowi dan Allah Saja.