Mahfud MD Skak Mat Pengkritik Jokowi di ILC TVOne, Rizal Ramli dan Gatot Nurmantyo Terdiam

Menko Polhukam Mahfud MD menjawab secara lugas kritikan narasumber ILC TVOne tentang kekurangan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Editor: Teguh Suprayitno
YouTube Indonesia Lawyers Club tvOne
Menko Polhukam Mahfud MD menjawab secara lugas kritikan kepada Pemerintah di ILC, Selasa (20/10/20). 

Mahfud MD Skak Mat Pengkritik Jokowi di ILC TVOne, Rizal Ramli dan Gatot Nurmantyo Terdiam

TRIBUNJAMBI.COM - Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin genap setahun pada 20 Oktober 2020.

Setahun kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin jadi tema acara ILC TVOne yang dipandu Karni Ilyas.

Menko Polhukam Mahfud MD menjawab secara lugas kritikan narasumber ILC TVOne tentang kekurangan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Dapat kesempatan sebagai narasumber pamungkas atau penutup di ILC TVOne tadi malam, Mahfud MD leluasa skak mat terhadap pengeritik yang muncul.

Ekonom Rizal Ramli dan Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo melayangkan sejumlah kritikan.

Dan dijawab Mahfud MD di sesi closing statement.

"Tingkat kepuasan masyarakat di bawah 50 persen itu wajar. Tapi perlu dicatat Kepuasan dan kepercayaan itu beda," kata Mahfud dikutip tribun-timur.com dari akun resmi Indonesia Laywers Clubs

Menko Polhukam Mahfud MD menjawab secara lugas kritikan kepada Pemerintah di ILC, Selasa (20/10/20).
Menko Polhukam Mahfud MD menjawab secara lugas kritikan kepada Pemerintah di ILC, Selasa (20/10/20). (YouTube Indonesia Lawyers Club tvOne)

Berdasarkan tingkat kepercayaan, hampir 70 persen masyarakat masih percaya kepada Jokowi-Maruf Amin.

"Hasil survei tingkat kerpercayaan masyarakat yang baru saja sebelum saya berangkat ke sini (ILC TV One) itu 68 persen," kata Mahfud mementahkan semua kritikan ke Jokowi.

Namun Maruf jujur mengakui masih banyak hal yang kurang dan perlu dibenahi. Namun lebih banyak bukan urusan pemeritah (eksekutif) lagi.

"Misal urusan hukum banyak keluhan kan misalnya di Mahkamah Agung. Terlalu banyak memberi korting kepada koruptor. Itu kan bukan urusan pemerintah lagi. Pemerintah tidak boleh campur di situ.

Hampir semua koruptor yang minta PK diturunkan semua hukumannya. Ttu terserah MA. Yrusan MA saja," lanjut Mahfud.

"KPK juga berjalan lambat, itu bukan urusan pemerintah lagi," lanjutnya.

Namun sejumlah kegiatan pemerintahan dalam delapan bulan terakhir mendapat respon baik dari masyarakat.

Halaman
12
Sumber: Tribun Sumsel
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved