Breaking News:

Anggaran Pendidikan Kembali Disorot, Disdik Muarojambi: APBD Belum Tembus Rp1,4 T

Anggaran pendidikan di Kabupaten Muarojambi kembali mendapat sorotan dari masyarakat lantaran anggarannya masih belum maksimal terserap.

Penulis: Hasbi Sabirin | Editor: Fifi Suryani
(tribun jambi.com/ Hasbi Sabirin)
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Muarojambi Jasman Gultom 

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Anggaran pendidikan di Kabupaten Muarojambi kembali mendapat sorotan dari masyarakat lantaran anggarannya masih belum maksimal terserap.

Pasalnya, sesuai amanat Undang-undang untuk anggaran dinas pendidikan harus terserap 20 persen dari total APBD, namun Dinas Pendidikan Muarojambi masih kurang 2 persen dari 20 persen serapannya tersebut.

Seperti disampaikan Zamhuri tokoh masyarakat Kabupaten Muarojambi selang tiga tahun terakhir anggaran pendidikan di Muarojambi tidak pernah melewati angka 18 persen dari total APBD Muarojambi.

Padahal berdasarkan aturan alokasi dana pendidikan harus 20 persen dari total APBD, meski APBD mengalami defisit namun upaya pemenuhan anggaran pendidikan harus dilakukan Pemkab Muarojambi.

"Karena anggaran tersebut untuk menunjang kualitas pendidikan seperti yang diatur undang undang bukan lima persen secara terus-menerus," jelasnya.

Berdasarkan pasal 31 ayat 4 UUD 1945 pemerintah mempunyai tugas memenuhi dana anggaran pendidikan sebesar 20 persen, dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar lima persen.

"Berarti pemerintah Kabupaten Muarojambi telah melanggar serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 apalagi dengan anggaran lima persen Pemkab Muarojambi dipastikan tidak bisa membangun ruang kelas belajar baru yang dibiayai APBD bagaimana bisa meningkatan mutu pendidikan selama ini," ucapnya.

Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Muarojambi Jasman Gultom saat dikonfirmasi mengatakan seharusnya memang dalam undang-undang tersebut ketersediaan dan kemampuan APBD harus terpenuhi 20 persen.

"Namun kemampuan dari anggaran APBD Kabupaten Muarojambi belum pernah menembus di angka 1,4 triliun makanya serapan sebanyak 20 persen tersebut belum terpenuhi," jelasnya, Senin (19/10).

Ia juga menyampaikan tidak tercapainya serapan anggaran 20 persen tersebut ia mengakui sedikitnya berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pendidikan.

"Harapannya ke depan mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan dan kita dari pemerintahan terus berupaya dan mendukung tentang pelaksanaan undang-undang tersebut, " tutupnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved