Berita Nasional

Edy Rahmayadi Dikejar-kejar Belasan Orang Sambil Minta Duit Usai Temui Demonstran UU Cipta Kerja

Edy Rahmayadi Dikejar-kejar Belasan Orang Sambil Minta Duit Usai Temui Demonstran UU Cipta Kerja

Editor: Andreas Eko Prasetyo
(TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR)
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (tengah) menemui pengunjuk rasa di Kantor Pemprov Sumut, Medan, Selasa (13/10/2020). Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI Sumut melakukan aksi unjuk rasa untuk menyuarakan penolakan UU Cipta Kerja (Omnibus Law). 

Cari Salinan Asli

Gubernur Edy Rahmayadi menemui langsung demonstran penolak UU Cipta Kerja di depan Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Selasa (13/10/2020).

Di hadapan massa yang berjumlah ratusan orang, Edy menyampaikan sudah memerintahkan jajarannya untuk berangkat ke Jakarta, dalam rangka meminta salinan asli draf UU Cipta Kerja ( Omnibus Law).

Ia menekankan perlunya mendapatkan salinan asli draf UU yang memunculkan gejolak di berbagai daerah di Tanah Air tersebut.

Sehingga, kata Edy, tidak terjadi simpang-siur penyampaian informasi kepada masyarakat, terkhusus buruh terkait Omnibus Law.

"Saya sudah perintahkan kepada staf untuk mencari salinan asli draf UU Cipta Kerja itu," kata Edy Rahmayadi, saat menemui langsung pendemo yang tergabung dalam Analisis Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI, Selasa.

Mantan Pangkostrad ini mengaku senang umat Islam ikut turun ke jalan menyuarakan kebijakan pemerintah, yang dianggap menyulitkan kaum pekerja.

"Saya senang Anda kreatif, tidak boleh umat Islam diganggu. Kalian percayakan ke saya, karena saya adalah Gubernur Sumatera Utara," ujarnya.

Edy Rahmadi
Edy Rahmadi (Instagram)

Menurutnya, seluruh Indonesia sedang dalam keadaan tidak kondusif menanggapi perihal kebijakan ini.

Namun, sejatinya ia tidak ingin masyarakat Sumut terganggu akan kebijakan yang telah disahkan oleh DPR-RI.

Setelah mendapatkan salinan naskah UU, apabila masyarakat benar dalam menyikapi perihal tersebut, dirinya akan langsung berangkat untuk menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

"Semua sekarang ini lagi ribut. Nantinya, mana yang salah draf itu, saya akan sampaikan kepada Presiden," jelasnya.

Edy mengatakan, jika sudah mendapatkan salinan draf UU Cipta Kerja, pihaknya akan langsung membahasnya dengan para ahli.

Sehingga bisa dikaji, apakah kebijakan yang dibuat oleh DPR-RI tersebut menyudutkan kaum pekerja atau tidak.

"Saya juga sudah mintakan para ahli untuk dapat membahas dan mempelajari naskah tersebut," ungkapnya.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved