Jokowi Perintahkan Kapolri Tindak Pelaku Pidana Unjuk Rasa, Gubernur Dilarang Tolak UU Cipta Kerja

TRIBUNJAMBI.COM - Unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja terjadi di beberapa daerah. Sejumlah tempat terjadi kericuhan.

Presiden Joko Widodo memberi perintah tegas kepada Kepolisian yang dipimpin Kapolri Idham Azis untuk menindak pelaku pidana di unjukrasa menolak Omnibus Law.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta Gubernur se-Indonesia satu suara mendukung UU Cipta Kerja.

Beberapa gubernur dan kepala daerah tegas menyatakan menolak UU Cipta Kerja.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden ( KSP) Donny Gahral Adian menyebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri untuk menindak pelaku tindak pidana saat aksi unjuk rasa tolak omnibus law UU Cipta Kerja.

• Mundur dari Demokrat, Ferdinand Akan Bergabung Dengan Partai Yang Perjuangkan NKRI dan Pancasila

• Tak Sengaja Pergoki Fadel Islami Lakukan Ini di Ranjang, Anak Muzdalifah Semprot Ayah Tirinya: Wih!

• Diberikan Data Paket Internet dan Tas Baru, Remaja Usia 16 Tahun Disetubuhi Hingga Puluhan Kali

Menurut dia, hal itu disampaikan Jokowi saat menggelar rapat internal secara virtual membahas UU Cipta Kerja dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (9/10/2020) pagi.

Donny mengakui rapat itu salah satunya membahas soal kericuhan yang terjadi selama aksi unjuk rasa.

"(Perintah Jokowi) aparat penegak hukum harus memproses semua yang memang melakukan tindak pidana selama aksi. Kita kan negara hukum, semua harus diproses secara hukum," kata Donny kepada Kompas.com, Jumat (9/10/2020).

Selain itu, dalam rapat tersebut Jokowi juga memerintahkan para menterinya untuk lebih mengintensifkan lagi komunikasi publik terkait UU Cipta Kerja.

Para menteri terkait diminta terus mensosialisasikan isi UU Cipta Kerja sekaligus membantah berbagai hoaks yang beredar

"Agar bisa dipahami dengan jelas, tak menimbulkan kesalahpahaman dan semua yang terlibat wajib untuk menjelaskan ke publik mengenai apa manfaatnya dan membantah berbagai hoaks tentang UU ini," kata Donny.

Jokowi juga, kata dia, meminta 34 gubernur yang mengikuti rapat itu untuk satu suara mendukung UU Cipta Kerja.

Jokowi meyakinkan para gubernur bahwa UU Cipta Kerja yang ramai-ramai diprotes buruh dan mahasiswa justru dibutuhkan untuk meningkatkan investasi dan lapangan pekerjaan.

• Tak Sengaja Pergoki Fadel Islami Lakukan Ini di Ranjang, Anak Muzdalifah Semprot Ayah Tirinya: Wih!

• Samsul, Pembunuh Bocah Yang Bela Ibunya Saat Diperkosa Residivis Kasus Pembunuhan

• Gelagat Nathalie Holscher Saat Sule Rencanakan Langsung Punya Anak, Raffi Ahmad: Cewek Apa Cowok?

"Jadi tidak ada yang dipresepsi orang selama ini bahwa ini untuk merugikan rakyat.

Ini sepenuhnya ditujukan untuk kemaslahatan bersama agar ekonomi bisa pulih dan kembali normal," katanya.