Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jambi
BREAKING NEWS Ribuan Buruh Aksi Massa Tolak UU Cipta Kerja Berkumpul di Tugu Juang
Beberapa dari mereka mengatakan jika semua serikat buruh lengkap maka mereka langsung menuju ke area Kantor Gubernur Jambi.
Penulis: Monang Widyoko | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
lihat foto
Di sisi lain, pengamanan dari pihak Satpol PP mengimbau kepada seluruh mahasiswa untuk tetap secara baik menyampaikan aspirasi. Hal lain juga mengimbau kepada seluruh mahasiswa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.
• Ramalan Shio Hari Ini, Shio Anjing: Saat yang Tepat Bagi Anda untuk Fokus pada Aspirasi
• Harga HP Samsung Oktober 2020 - Galaxy A11 Rp 1 Jutaan, Galaxy Note20, Galaxy M31, Galaxy A51
• Obat Sakit Prostat - Buah Berwarna Merah atau Pink hingga Teh Hijau
• Viral Video 21 Detik Mahasiswi Mesum Saat Kuliah Daring, Polisi: Sedang Dianalisis
• VIRAL Tayangan Adegan di Ranjang, KPI Beri Teguran Keras Sinetron Samudra Cinta
Info demo besar-besaran di Jakarta
Setelah pekan lalu buruh dan mahasiswa yang melakukan aksi massa tersebut, kini giliran aliansi bernasis agama yang akan melakukannya.
Melansir Tribunnews.com, gabungan aliansi, yang mayoritas berbasis agama, pada Selasa 13 Oktober, memastikan akan turun ke jalan untuk memprotes Undang-undang Cipta Kerja.
Aksi unjuk rasa dimotori oleh Ormas Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PA212 dan puluhan ormas lainnya.
Dalam poster resmi yang dibagikan di akun HRS Center, aksi akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia pada 13 oktober mendatang.
Gabungan aliansi menamakan diri sebagai Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak NKRI).
Sementara, di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana Negara mulai pukul 13.00.
Sebelumnya, FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center menggelar jumpa pers bersama tentang penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
"Mengamati perkembangan politik, hukum, yang semakin menjauh dari cita-cita nasional sebagaimana yang tercantum dalam mukadimah UUD 1945," ujar Slamet Maarif mewakili aliansi, dalam video yang dilihat Wartakotalive.com.
"Kebijakan penyelengaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis," imbuhnya
"Rezim lebih mengutamakan kepentingan geo-politik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman Covid-19 demi politik dinasti.
Di sisi lain, tindakan penyalagunakan kekuasaan, persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung," imbuhnya.
Seiring dengan itu, sebutnya, pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang kini disahkan menjadi undang-undang.
"Kesemuanya itu menunjukkan penyelenggaraan negara di bawah kepemimpinan yang dzalim, yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila.
