Satgas Karhutla Sudah Ditarik, BMKG Prediksi Puncak Kemarau Minggu ke-2 Oktober

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA SABAK - Memasuki peralihan musim penghujan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) pemerintah dan pihak terkait mulai tarik Satgas Karhutla dari pos.

Pasca semakin tingginya curah hujan yang intens terjadi beberapa pekan terakhir, secara tidak langsung membantu petugas pengamanan karhutla dalam bertugas.

Semakin kondusifnya cuaca dan nihilnya pantauan hotspot beberapa pekan terakhir, akhirnya pemerintah dan satuan yang bertugas dalam pos patroli karhutla dibubarkan meski surat keputusan gubernur terkait siaga darurat masih berjalan hingga 31 Oktober mendatang.

Seperti satuan tugas yang tergabung dalam TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD dan Masyarakat Peduli Api di pos Manggala Agni Kecamatan Berbak telah lebih dahulu dibubarkan mengingat kondisi wilayah semakin kondusif.
Dikatakan Danru II Manggala Agni Berbak, Septian, saat ini pos pengamanan patroli karhutla di Manggala Agni sudah tidak ada lagi (dibubarkan).

Namun untuk status karhutla sendiri hingga saat ini masih diperpanjang, alasan pembubaran tersebut mengingat situasi saat ini sudah semakin kondusif. Akan tetapi kapanpun personil siap diturunkan (petugas piket) jika terpantau adanya hotspot di lapangan.

"Saat ini untuk semua personil sudah ditarik ke instansi masing masing, kalau tidak salah sejak tanggal pertengahan september lalu," ujarnya, Kamis (1/10).

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Tanjabtim menuturkan, untuk semua personil yang sebelumnya bertugas di pos-pos karhutla di kecamatan saat ini sudah ditarik semua.

Tercatat sejak 28 September lalu, surat siaga darurat karhutla sudah berakhir ditambah kondisi lapangan semakin membaik. Sehingga keputusan untuk menarik sementara anggota di lapangan terpaksa dilakukan.

"Kita akan kembali melakukan ralat bersama tim satgas, Dandim, Kapolres, sekda untuk mencari solusi apakah diperpanjang atau tidak. Berdasarkan surat dari BMKG pada minggu ke dua Oktober merupakan puncak kemarau," jelasnya.

"Kita tidak bisa memutuskan sendiri harus melalui tim. Kemungkinan Senin nanti," tambahnya.

Pihak provinsi sendiri telah memperpanjang status siaga ini hingga 31 Oktober mendatang. Lagi-lagi pihaknya harus menyesuaikan anggaran yang ada untuk mengikuti edaran tersebut.

"Intinya kita masih akan melakukan rapat dululah, untuk sementara anggota di lapangan kita tarik dulu," pungkasnya.