Breaking News:

Hermantoni Divonis Tujuh Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi Pembangunan Auditorium UIN STS Jambi

Hermantoni divonis tujuh tahun pidana penjara dalam kasus korupsi pembangunan Auditorium UIN STS Jambi.

Tribunjambi/Musa
Suasana sidang Tipikor Pembangunan auditorium UIN STS Jambi di Pengadilan Negri Jambi, Majelis hakim di ketuai Erika Emsah Ginting, sidang dimulai pada pukul 12.00 - 14.30 WIB melalui virtual bersama para terdakwa, Rabu (16/9/2020) (Tribunjambi/Musa) 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Hermantoni divonis tujuh tahun pidana penjara dalam kasus korupsi pembangunan Auditorium UIN STS  Jambi. Putusan terhadap terdakwa dibacakan pada sidang yang digelar secara daring pada Rabu (16/9/2020).

Dalam perkara ini Hermantoni merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), putusan hakim dibacakan oleh ketua majelis hakim Erika Sari Emsah Ginting, Srituti Kusumaningsih dan Adly masing-masing hakim anggota.

Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum Kejati Jambi yang menuntut terdakwa dihukum dengan dakwaan subsidair.

Berdasarkan hasil persidangan, hakim menyatakan terdakwa terukti bersalah sebagai mana dalam dakwaan primair pasal 2 ayat 1jo Pasal 18 UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tiga Kuasa Direktur PT Lamna Divonis Bersalah Dalam Kasus Korupsi Pembangunan Auditorium UIN Jambi

Pilkada Jambi, Jumlah Pemilih Perempuan Paling Banyak di Tiga Daerah Ini, Siapa Diuntungkan?

BREAKING NEWS Warga The Hok Jambi Geger Temukan Mayat Laki-laki, Diduga Korban Pembunuhan

Sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim juga tidak sependapat dengan penuntut umum mengenai unsur penyalahgunaan wewenang. Menurut hakim, unsur yang harus dibuktikan adalah unsur setiap orang bukan unsur penyalahgunaan wewenang.

Hakim dalam pertimbangannya mengatakan kalau dalam tuntuta Hermantoni, penuntut umum mencampur adukkan unsur setiap orang dengan unsur penyalahgunaan wewenang. Hakim berpendapat unsur setiap orang terpenuhi dan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Melalui fakta persidangan, hakim menilai Hermantoni mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan pihak rekanan.

“Sesungguhnya pengalihan perusahaan yang dilakukan John Simbolon sudah melanggar prinsip persaingan sehat. Bahkan perbuataan tersebut diketahui terdakwa (Hermantoni) secara nyata. Pengalihan pekerjaan tersebut membuat bocornya keuangan negara,” kata hakim Adly membacakan pertimbangan.

Terdakwa Hermantoni juga menyetujui pencairan termen, meski tidak sesuai progres pekerjaan. Hakim juga berpendapat bahwa terdakwa terlibat aktif dalam perbuatan melawan hukum hang mengakibatkan kerugian 12 miliar rupiah.

Selain menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun, Hermantoni juga dibebankan denda sebesar 500 juta rupiah subsidair empat bulan penjara.

"Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan berupa penggantian kerugian negara sebesar Rp1,7 miliar subsider 3,5 tahun penjara," ucap hakim. (Dedy Nurdin)

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved