Breaking News:

43 OPD di Pemprov Jambi, Baru 5 yang Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

Jumlah kepesertaan pegawai tidak tetap (PTT) atau tenaga honorer di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi untuk BPJS Ketenagakerjaan masih minim.

Kontan/Fransiskus Simbolon
BPJS Ketenagakerjaan 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Jumlah kepesertaan pegawai tidak tetap (PTT) atau tenaga honorer di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi untuk BPJS Ketenagakerjaan masih minim.

Padahal, kata Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Provinsi Jambi, Apani Saharudin, sudah ada sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan untuk non-ASN.

"Dari 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baru 5 OPD yang tenaga honorernya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan," kata Apani, kemarin.

Menurutnya, rendahnya angka kepesertaan ini karena sebelumnya ada dua program serupa, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan Taspen. Sehingga, pemerintah masih kesulitan mengarahkan honorer.

Bank Indonesia Prediksi Tekanan Inflasi di Jambi Akan Mereda

Pertumbuhan Ekonomi Jambi Terkontraksi Akibat Pandemi Covid-19

Belajar di Masa Pandemi, Dinas Pendidikan Sungai Penuh Lakukan Program Belajar Lewat Radio

Selain itu, kewenangan tersebut diserahkan kepada pimpinan OPD masing-masing, sekaligus menjelaskan iuran yang lebih ringan dan manfaat mana yang lebih besar.

Untuk BPJS Ketenagakerjaan, para peserta diwajibkan membayar sebesar Rp14.200, yang dibayarkan oleh peserta sendiri secara mandiri. Sebab, saat ini belum ada subsidi dari Pemda karena keuangan daerah tengah dalam kesulitan menghadapi pandemi Covid19.

Kendati demikian, ke depan pihaknya berharap jaminan sosial ketenagakerjaan itu bisa ditanggung Pemda Provinsi Jambi. Hal itu mengingat iurannya yang masih terjangkau dan di sisi lain honorer juga mendapat jaminan.

"Sejauh ini, OPD yang sudah terdaftar seperti Dinas PUPR, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, RSUD Raden Mattaher (RSRM), dan RS Jiwa Daerah," sebutnya.

Saat disinggung jumlah peserta khusus honorer di Pemprov Jambi yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek, Apani mengaku tidak hafal rinciannya. Namun, ke depan pihaknya akan mendorong semua OPD untuk memiliki BPJS Ketenagakerjaan yang bagiannya terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ini.

Terkait kapan targetnya, dia menyebut tidak ada ada target kapan honorer di Pemprov ini harus mendaftar, karena semua kembali kepada honorer tersebut setelah mendapat arahan kepala OPD.(Tribunjambi.com/ Mareza Sutan A J)

Penulis: Mareza
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved