Kepada Karyawan Swasta yang Belum Mendapatkan Subsidi Rp 600 Ribu, Menker :"Harap Bersabar"
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) Ida Fauziyah sebut jutaan karyawan swasta masih belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan su
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Jutaan karyawan swasta belum menerima BLT subsidi gaji meski pencairan tahap satu dan dua sudah dilakukan.
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) Ida Fauziyah sebut jutaan karyawan swasta masih belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan subsidi gaji Rp 600 ribu per bulan.
Lalu kapan pencairan bantuan langsung tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan Rp 600 ribu tahap 2 atau pencairan batch 2 dijanjikan dalam waktu dekat.
Mungkinkan BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp 600 ribu itu cair hari ini, Kamis (3/9/2020).
Pemerintah akan langsung mentransfer Rp 1,2 Juta untuk ke 3 juta rekening karyawan dengan gaji di bawah Rp 5 juta.
Setelah batch 2 maka pemerintah akan mencairkan lagi BLT Karyawan untuk tahap 3 atau batch 3.
Lalu bagaimana kalau di batch kedua ini masih belum dapat juga?
Ini jawaban Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker), Ida Fauziyah mengatakan sebanyak 2,5 juta pekerja menerima bantuan subsidi upah atau subsidi gaji karyawan pada tahap pertama dan tahap kedua akan disalurkan untuk 3 juta pekerja.
Ia menuturkan subsidi gaji Rp 600.000 bagi pekerja akan diserahkan secara bertahap kepada total 15,7 juta pekerja.
Menurut dia, setelah menerima data tahap kedua itu, pihaknya akan mengecek kembali kesesuaian datanya.
Setelah data sudah sesuai maka akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang kemudian, subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan akan langsung digelontorkan ke bank penyalur dan ditransfer ke rekening pekerja.
Ida mengatakan belum semua mendapatkan subsidi gaji karyawan, BLT BPJS Ketenagakerjaan ini memang diberikan secara bertahap.
Targetnya pencairan BLT bantuan BPJS bisa tersalurkan ke seluruh penerima pada akhir September 2020.
"Jadi tidak langsung sebanyak 15,7 juta pekerja sasaran menerima langsung subsidi upah tersebut. BPJS Ketenagakerjaan juga membutuhkan validasi dan verifikasi data dan Kemenaker secara administrasi melihat kesesuaiannya," kata Ida dilansir dari Antara, Rabu (2/9/2020).
