Ternyata 3 Daerah Ini Alami Penurunan Ekonomi Paling Parah Imbas Pandemi Covid-19
Dampak pandemi Covid-19 ada perubahan neraca pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah.
TRIBUNJAMBI.COM -Dampak pandemi Covid-19 ada perubahan neraca pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah.
Ada daerah yang mampu bertahan dengan pertumbuhan ekonomi cukup baik namun justru ada yang alami penurunan ekonomi.
Presiden Jokowi beber ada tiga provinsi yang turun tajam ekonominya lantaran dampak Covid-19.
• Total 15,7 Juta Karyawan Swasta Bakal Terima Bantuan Subsidi Gaji Rp 600 Ribu, Begini Cara Ceknya!
Kali ini Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menyoroti tiga provinsi yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19.
Adapun, kata Presiden Joko Widodo, ketiga provinsi ini yakni Bali, DKI Jakarta dan Yogyakarta.
Sehingga, terkoreksi minus cukup tinggi.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada para Gubernur menghadapi pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi Nasional melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (1/9/2020).
Memang tiga provinsi yang ada di layar yaitu Bali berada pada posisi minus 10,98 persen.
Ini karena memang turis wisata itu betul-betul sangat mendominasi ekonomi di Bali sehingga kelihatan sekali pertumbuhan ekonomi di Bali berkontraksi begitu sangat tajam.
• Peringatan Dini BMKG Rabu 2 September 2020,Hujan Lebat Diprediksi Turun di 21 Daerah Termasuk Jambi
"Juga di DKI Jakarta yang berada di angka minus 8,22 persen dan juga di DIY minus 6,74 persen," ujar Jokowi.
Presiden juga mengatakan, ada sejumlah provinsi yang menunjukan pertumbuhan ekonominya dalam posisi positif.
Yakni Papua tumbuh 4,52 persen dan Papua Barat 0,53 persen.
Sedangkan, untuk provinsi lain rata-rata pertumbuhannya sama seperti ekonomi nasional.
"Ini masih positif yang positif hanya memang Papua sama Papua Barat. Sulteng meskipun pada posisi baik tapi sudah minus di 0,06 persen," kata Jokowi.
• Begini Cara Kerja Pasukan Hantu Amerika di Perang Dunia II yang Sukses Kelabui Pasukan Nazi!
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Kepala Negara meminta kepada pemerintah provinsi maupun kepala daerah agar mempercepat belanja APBD provinsi dan APBD Kabupaten dan Kota.