Breaking News:

Gas 3 Kg di Jambi Langka, Benarkah Gara-gara PNS Ikut Gunakan Gas Subsidi?

Gas subsidi 3 Kilogram kini menjadi langka di pasaran. Menurut pihak Disperindag Provinsi Jambi hal itu terjadi karena penggunaan tidak tepat sasaran.

Tribunjambi/Zulkifli
Kepala Dinas Provinsi Jambi Ani Rosnifah. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Gas subsidi 3 Kilogram kini menjadi langka di pasaran. Menurut pihak Disperindag Provinsi Jambi hal itu terjadi karena penggunaan tidak tepat sasaran.

Kepala Dinas Provinsi Jambi Ani Rosnifah mengatakan masih banyak orang kaya dan PNS yang menggunakan LPG subsidi tersebut.

Untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji 3 kg bersubsidi, Pemerintah Provinsi Jambi mengambil tindakan cepat dan membentuk Tim Satgas Pengendalian Gas. Pihak Pertamina juga siap menggelar operasi pasar Gas LPG di kabupaten/kota.

"Untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji 3 kg yang sekarang kita hadapi di Kabupaten/Kota, kami dari Pemda, Asisten II, Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan, Pertamina, Hiswana Migas, sudah mengadakan rapat dan mengambil kesimpulan bahwa sebab kelangkaan tersebut bukan gas nya yang tidak tersedia, namun gasnya sudah sangat tersedia," katanya.

Cek Endra-Fasha Bangun Komunikasi, Kota Jambi Siap Diubah Jadi Basis CERAH

Pilkada Jambi, Cek Endra: Cukup Golkar-PDIP Untuk Daftar KPU

"Dan itu kita tertibkan dan sudah membentuk Tim Satgas Pengendalian Gas dan saat ini dalam persiapan SK," sambungnya.

Ani menjelaskan bahwa akibat gas elpiji 3 kg alami kelangkaan pada umumnya masih ada PNS dan masyarakat kelas menengah yang menikmatinya dan atas hal tersebut pihaknya menghimbau PNS, BUMN, BUMD tidak boleh menggunakan gas elpiji 3 kg tersebut.

"Kami sudah melakukan survei dan kita lihat itu gas subsidi ini salah sasaran yang mengakibatkan gas elpiji 3 kg mengalami kelangkaan, pada umumnya PNS cukup menikmati juga dan juga masyarakat menengah keatas, nah salah satu langkah awal dilakukan oleh Pemprov Jambi yaitu menghimbau dan mengharuskan semua PNS, BUMN, BUMD itu tidak boleh menggunakan gas elpiji 3 kg karena gas 3 kg ini hanya untuk masyarakat miskin," jelasnya.

Ani menegaskan Tim Satgas Pengendalian Gas akan turun ke lapangan guna memastikan gas subsidi tersebut harus tepat sasaran dan dijual dengan harga HET.

Pembeli tidak boleh PNS dan masyarakat menengah ke atas artinya harus tepat sasaran, dan survei agen ini akan diadakan dadakan, apabila pengecer pangkalan tidak mentaati aturan kita akan cabut izinnya.

"Jadi kita memberi kepada benar-benar orang yang berhak menerimanya dan harus tepat sasaran," lanjutnya.

Dirinya juga menyampaikan pihaknya telah bekerjasama dengan Inspektorat dan akan menerbitkan surat edaran bagi PNS.

Pasien Covid-19 di Jambi Bertambah Lagi 6 Orang, Hari Ini Lebih 300 Kasus

Hasil Survei PDIP, Pasangan Cek Endra-Ratu Munawaroh Tertinggi

"Bagi PNS akan ada surat edaran terkait hal ini, nanti bagi PNS yang sudah memakai gas elpiji 3 kg bisa ditukar agar supaya jangan lagi membeli gas ini karena bukan haknya," pungkasnya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved