Disindir Ruhut Sitompul Setelah Dipecat, Jawaban Refly Harun Menohok, "Coba Kalau Rugi?"
"Untungnya tidak rugi. Coba kalau rugi, Bang Ruhut mau ngomong apa lagi jangan-jangan?" ungkit pengamat politik itu.
lihat foto
"Hanya memang this is the right to know, tapi ini adalah hak masyarakat untuk tahu tentunya," katanya.
Mantan Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi ini mengatakan bahwa sebenarnya penggantian jajaran Komisaris maupun Direksi dalam BUMN itu sebenarnya biasa saja.
Perusahaan BUMN itu milik negara, sehingga pemerintah bebas memilih dan menghentikan Komisaris maupun Direksi.
Sehingga, ia meminta masyarakat lebih baik bertanya pada Menteri BUMN, Erick Thohir.
"Saya pernah katakan kalau kita jadi public person ya mau tidak mau ternyata banyak pro dan kontra seputar penggantian saya tersebut padahal ini fenomena yang biasa saja."
"Ada yang bertanya 'Kok saya diberhentikan alasannya apa', kalau alasannya tanya saja kepada Menteri BUMN yang memiliki kekuasaan, kewenangan untuk menganti seorang Komisaris atau Komisaris Utama," ungkapnya.
Selain itu, Pelindo bukan perusahaan terbuka sehingga masalah penggantian jajarannya tak seketat perusahaan lain.
• Sinopsis Film Dilan 1991 yang Akan Tayang di SCTV, Masa-Masa Berpacaran Dilan dan Milea di Bandung
• Cara Menggunakan Goggle Classroom di HP dan PC, Cara Download di Playstore, Aplikasi Belajar Gratis
• Sinopsis Film Dilan 1990, Gombalan Dilan yang Buat Milea Jatuh Hati
"Karena mereka adalah pemegang saham mayoritas, apalagi Pelindo I adalah perusahaan non Tbk, tertutup."
"Jadi at anytime Menteri BUMN bisa mengganti, bisa memecat Komisaris dan Direksi, karena apa? Ya karena tadi kalau dia non Tbk tidak dibutuhkan waktu yang proper untuk mengadakan rapat umum pemegang saham," kata dia.
Menteri BUMN disebut memiliki kewenangan penuh soal Komisaris dan Direksi.
"Karena Menteri itu rub dia bangun tidurpun, dia bisa menjelma rub karena 100 persen itu dimiliki pemerintah," lanjutnya. (TribunWow.com/Brigitta/Gipty)
