Breaking News:

Ini Penyebab P-APBD 2020 Sarolangun Senilai Rp 116 Miliar Belum Bisa Disahkan

Pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Sarolangun belum bisa mengambil kesepakatan bersama atas P-APBD 2020.

Tribunjambi/Wahyu
Ketua DPRD Sarolangun, Tantowi Jauhari. 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN-Pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Sarolangun belum bisa mengambil kesepakatan bersama atas P-APBD 2020.

Hal ini diterangkan langsung oleh Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari.

Kata Tontawi memang kesepakatan pembahasan P-APBD 2020 ini, pihaknya masih akan memanggil ulang pihak TAPD dan badan anggaran legislatif.

Memang hal ini akan diagendakan pada kesempatan yang sama setelah pembacaan jawaban pihak eksekutif.

Nilai Tukar Rupiah Selasa (11/8) Terhadap Dolar di BRI, IHSG Menguat di Awal Perdagangan

Dua Bandar Sabu di Jambi Bersenpi Dilumpuhkan Polisi, Videonya Viral di Media Sosial

Namun, dengan adanya kendala rekomendasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang harus dievaluasi ke Provinsi. Tetapi sampai saat ini rekom tersebut belum kembali ke Kabupaten Sarolangun.

Dijelaskannya, jika syarat untuk pengesahan KUPA dan PPAS itu menunggu hasil evaluasi RKPD dan harus sudah ada, maka segera ditindak lanjuti.

"Karena provinsi dari pusat belum turun (hasil evaluasi provinsi untuk APBD-P). Dan satu hari setelah evaluasi turun, akan ditindak lanjuti lagi ke kab/kota," katanya. 

Dengan begitu, pihaknya masih menunda pengesahan P-APBD sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Namun setelah turun hasil evaluasi RKPD, maka pembahasan kembali dilakukan melalui paripurna.

"Kita menunda sampai hasil evaluasi turun, nanti baru kita jadwalkan ulang untuk paripurna kesepakatan. Dan ini bukan sebatas kesepakatan KUPA dan kita bisa jalan. Kita masih nunggu lagi nota penyampaian anggaran perubahan dan akan disampaikan setelah disetujui KUPA, PPAS maka disusun kembali matriks P-APBD nya," katanya. 

Menurut Tontawi, jumlah anggaran P-APBD 2020 dengan nominal lebih kurang Rp 116,6 Miliar masih akan dibahas bersama.

Dua Bandar Sabu di Jambi Bersenpi Dilumpuhkan Polisi, Videonya Viral di Media Sosial

Nantinya, diangka tersebut akan tertuang dalam matriks dan akan melihat keterangan. Diantaranya untuk membayar kewajiban direcofusing anggaran. Terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan tender, tetapi anggaran tersebut terkena recofusing.

"Itu kewajiban kita membayar di APBD-P. Termasuk juga penggeseran anggaran di dinas-dinas sekaligus mengesahkan atas apa yang sudah dilakukan pemotongan, pemindahan anggaran dengan adanya SKB menteri dengan terjadinya Covid-19," katanya. (Yan)

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved