Segini Rincian Gaji yang Diterima Gibran Rakabuming Seandainya Terpilih Jadi Wali Kota Solo

TRIBUNJAMBI.COM - Debut Gibran Rakabuming Raka di kancah politik di mata para politisi, terutama politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bisa dibilang "anak kemarin sore".

Publik tahunya Gibran adalah putra sulung Presiden Joko Widodo, selain Gribran adalah suami dari Selvi Ananda dan ayah dari Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah.

Lebih dari itu, selama ini sosok Gibran lebih diasosiasikan sebagai pengusaha muda, lebih tepatnya bos bisnis martabak yang terbilang sukses.

Nah, begitu Gibran mendeklarasikan diri maju dalam pemilihan Wali Kota Solo--yang dulu dijabat sang ayah dua periode namun tidak sampai selesai--publik langsung geger.

Maksudnya, publik tidak menyangka akan "sedini ini" Gibran terjun ke kancah politik, mengingat kariernya sebagai pengusaha juga terbilang cemerlang di saat usianya baru 32 tahun.

Maklum, selama ini Gibran terkesan "alergi" jika disinggung hal-hal yang berbau politik saat ditanya para wartawan.

Jadi, apa sebenarnya motivasi bos usaha kuliner Chili Pari dan martabak Markobar itu?

Apakah dirinya akan mengikuti jejak sang ayah, yang merintis karier politik dari Solo, kemudian melompat ke Ibu Kota Jakarta lalu melenggang menjadi orang nomor satu di Indonesia?

Apakah akan sejauh itu langkah karier politik kakak kandung Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep itu? Waktu yang akan menjawabnya.

Gaji Wali Kota

Di sejumlah daerah, persaingan memperebutkan jabatan wali kota ini terbilang sangat sengit di setiap pemilihan kepala daerah atau Pilkada.

Dulu, wali kota dipilih oleh DPRD, namun seiring kebijakan pasca-reformasi dan otonomi daerah, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali.

Sebut saja kontestasi Pilkada Solo yang mana salah satu calon Wali Kota Solo adalah Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Petahana Joko Widodo ( Jokowi).

Pilkada Solo jadi salah satu kontestasi pilwalkot yang paling jadi sorotan publik belakangan ini.

Sebagai posisi yang diperebutkan banyak orang, lalu berapa Gaji seorang wali kota?

Gaji wali kota diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daearh/Wakil Kepala Daerah/Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya.

Hingga saat ini, belum ada perubahan atas PP yang mengatur Gaji kepala daerah di tingkat kabupaten/kota tersebut.

PP tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980.

Artinya, sejak era Presiden Abdrurrahman Wahid, belum ada kenaikan Gaji pokok kepala daerah.

Disebutkan di PP tersebut, Gaji pokok kepala daerah setingkat wali kota ditetapkan sebesar Rp 2,1 juta per bulannya.

Sementara itu, Gaji pokok seorang wakil wali kota ditetapkan sebesar Rp 1,8 juta per bulan.

Meski terbilang kecil untuk Gaji pokok seorang kepala daerah, wali kota masih menerima sejumlah tunjangan yang besarannya di atas Gaji pokoknya.

"Selain Gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 59 Tahun 2000.

Tunjangan wali kota

Salah satu bentuk tunjangan yang diterima pejabat setingkat wali kota yakni tunjangan jabatan yang diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Besaran tunjangan jabatan wali kota yaitu sebesar Rp 3,78 juta per bulan.

Sementara tunjangan jabatan untuk wakil wali kota ditetapkan sebesar Rp 3,24 juta per bulan.

Tunjangan lain yang diterima seorang wali kota antara lain tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan BPJS Kesehatan, dan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan.

Biaya operasional

Namun selain tunjangan, kepala daerah juga mendapatkan biaya penunjang operasional bulanan.

Besaran tunjangan ini berbeda-beda setiap daerah, karena menyesuaikan dengaan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Tunjangan operasional wali kota mencapai di atas Rp 100 juta per bulan.

Namun yang perlu diketahui, tunjangan ini bersifat sebagai dana yang dialokasikan dari APBD untuk menunjang kegiatan operasional wali kota.

Tunjangan operasional ini diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Besarnya biaya penunjang operasional wali kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

- PAD sampai dengan Rp 5 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 persen dari PAD

- PAD Rp 5 miliar sampai 10 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 persen dari PAD

- PAD Rp 10 miliar sampai 20 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 250 juta dan paling tinggi sebesar 1,5 persen dari PAD PAD Rp 20 miliar sampai 50 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,8 persen dari PAD

- PAD Rp 50 miliar sampai 150 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,4 persen dari PAD

Ambil contoh saja, Kota Solo atau Surakarta memiliki PAD tahun 2019 sebesar sekitar Rp 2 triliun atau tepatnya Rp 2.012.861.148.959.

Artinya, dana operasional Wali Kota Solo paling kecil sebesar Rp 600 juta dan paling tinggi Rp 3 miliar.

SUMBER: Tribun Jateng