Breaking News:

Berita Sarolangun

Rapat Paripurna Penyampaian KUPA dan PPAS P-APBD 2020, Bupati Sarolangun: akan Kami Jadikan Masukan

Berlangsung di gedung DPRD Sarolangun, pihak eksekutif menyampaikan dan akan menjadikan masukan atas pandangan umum fraksi yang telah disampaikan.

Tribunjambi/wa
Rapat Paripurna di DPRD Sarolangun mengenai penyampaian KUPA dan PPAS APBD-P 2020. 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Rapat paripurna tingkat I tahap III DPRD Sarolangun berlanjut pada tanggapan dan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi DPRD tentang penyampaian KUPA dan PPAS P-APBD tahun anggaran 2020.

Berlangsung di gedung DPRD Sarolangun, pihak eksekutif menyampaikan dan akan menjadikan masukan atas pandangan umum fraksi yang telah disampaikan.

"Akan kami jadikan masukan untuk ditindaklanjuti dari KUPA dan PPAS serta pelaksanaannya," kata Bupati Sarolangun, Cek Endra, Senin (10/8/2020).

Ditinggal Suami Saat Hamil 3 Bulan, Begini Kondisi Efi Usai Lahirkan Bayi Kembar 3

Pulihkan Sektor Ketenagakerjaan di Tengah Pandemi, Pemprov Jambi Lepas 270 Peserta Pemagangan

UPDATE Harga Agustus 2020, iPhone 11, Pro, Pro Max, iPhone 7 Plus, 8 Plus, iPhone X, X Max, Xr

Lanjut Bupati bahwa pada paripurna pembahansan APBD-P 2020 ini tetap fokus dalam penanganan Covid-19 dan membantu infrastruktur.

Selain itu, pada program padat karya yang akan dilanjutkan dalam meningkatkan ketahanan pangan dimasa pandemi Covid-19.

Yang mana setiap desa harus memanfaatkan program percepatan pembangunan desa dan kelurahan (P2DK) untuk membuka lahan dan mempekerjakan warga sekitar.

"paling tidak setiap desa bisa membuka lahan tidur (lahan kosong) 10 hektar dengan modal dana P2DK berjumlah 200 juta," katanya

"Selain itu infrastruktur yang akan digenjot dan tidak ada penambahan kendaraan dinas dan biaya yang macam-macam," ujarnya

Sementara itu dari pihak legislatif, melalui ketua DPRD Sarolangun, Tontawi Jauhari mengatakan bahwa dari jawaban pihak eksekutif ini akan dijadikan acuan. Untuk menjadi bahan pertimbangan anggota banggar bersama fraksi dalam rangaka mengambil kesepakatan bersama.

Lanjutnya, dari angka yang sudah final dengan nominal lebih kurang Rp 116,6 miliar dan APBD-P akan kita bahas bersama.

Nantinya, diangka tersebut akan tertuang dalam matriks dan akan melihat keterangan. Diantaranya untuk membayar kewajiban di recofusing anggaran. Terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan tender, tetapi anggaran tersebut terkena recofusing.

"Itu kewajiban kita akan membayar di APBD-P. Termasuk juga penggeseran anggaran di dinas-dinas sekaligus mengesahkan atas apa yang sudah dilakukan pemotongan, pemindahan anggaran dengan adanya SKB mentri dengan terjadinya Covid-19," katanya.

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved