Breaking News:

Ketua Pokja ULP Barang dan Jasa Setda Tanjabbar Berikan Dokumen, Lanjutan Dugaan Korupsi LPJU

Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Imardi datang ke Kejaksaan Negeri Tanjabbar

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Fifi Suryani

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Imardi datang ke Kejaksaan Negeri Tanjabbar pada Rabu (5/8).

Kedatangan Imardi bersama dengan stafnya tersebut untuk membawa sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi proyek Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Tanjabbar.

Kasi Pidsus Kajari Tanjabar Hery Susanto, saat dikonfirmasi, Jumat (7/8) membenarkan memang ada Ketua Pokja datang ke Kejari. Tujuannya pun, dibenarkan membawa dokumen terkait kasus dugaan LPJU.

"Iya ada tapi terkait dengan dokumen (LPJU) aja," katanya.

Ia menyampaikan bahwa permintaan dokumen dari ULP tersebut sebenarnya sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Namun, karena yang bersangkutan baru pulang dari luar daerah, maka pihaknya tidak langsung meminta untuk yang bersangkutan hadir.

"Kemarin itu ada tiga yang tender nah itu kita minta itu kemarin dokumennya, siapa-siapa saja yang ikut," terangnya.

Untuk diketahui dari informasi yang diterima, proyek LPJU di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Tanjabbar tahun 2019 ini memakan anggaran sebesar Rp9 miliar. Dalam pelaksanaannya tersebut diduga terdapat penyimpangan atau korupsi yang dilakukan.

10 orang yang telah dipanggil pihak kejaksaan memunculkan beberapa nama termasuk Kepala Dinas Perkim, Cipto Hamunangan, serta Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Kristian yang disebut-sebut telah dipanggil dan dimintai keterangan.

"Kasusnya sudah selesai, dan tidak ditemukan adanya kerugiaan negara," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved