Breaking News:

Dishub Tanjabtim Optimalkan Retribusi dari Dermaga

Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) mencoba optimalkan retribusi dari sektor dermaga. Saat ini terdapat enam dermaga

tribunjambi/abdullah usman
Dermaga di Tanjabtim menjadi potensi PAD dari retribusi Tambat labuh. Ada Enam Dermaga di Tanjabtim saat ini menjadi lumbung PAD retribusi. 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA SABAK - Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) mencoba optimalkan retribusi dari sektor dermaga. Saat ini terdapat enam dermaga dikelola dan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Enam dermaga yang telah dikelola oleh Dinas Perhubungan Tanjabtim, dengan sistem kelola retribusi kepada kapal bermuatan barang yang bersandar.

"Retribusi tambat labuh, dan bongkar muat barang," ujar Plt Kadishub Tanjabtim Hadi Firdaus, Jumat (7/8).

Enam dermaga atau pelabuhan tersebut terletak di Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Sadu, Rantau Rasau, Muara Sabak Timur, Mendahara dan Kuala Jambi.

Penarikan retribusi juga telah sesuai perda no 10 tahun 2012 tentang retribusi daerah dengan sasaran objek retribusi berupa tambat labuh. Sewa lahan gudang penampungan, sewa lahan kantin dan as masuk pelabuhan kepada orang motor maupun mobil.

"Untuk saat ini Tanjabtim telah memiliki sejumlah dermaga sungai yang diperuntukan kepada masyarakat-masyarakat yang berada di desa-desa maupun kecamatan, baik dengan pengelolaan retribusi ataupun non retribusi," ujarnya.

Untuk besaran retribusi juga bervariasi, sesuai objek dan kapasitas kapal sandar tersebut. Seperti tambat labuh untuk kapasitas mesin 10 GT per Hari Rp1500, 10-30 GT per hari Rp3000, 31-45 GT Rp6000, 46-60 GT Rp12.000, 61-100 GT Rp18.000 dan 100 GT Rp20.000.

Kemudian sewa lahan gudang penampungan per M per tahun Rp10.000, sewa lahan kantin per M per tahun Rp10.000, pas masuk pelabuhan per orang Rp1.000, motor per Unit Rp2.000 dan mobil per unit Rp4.000.

Tanjabtim memiliki potensi untuk mendapatkan PAD dari sektor dermaga atau pelabuhan, namun harus dengan perbaikan fasilitas dan regulasi Perda pada tahun depan untuk bisa diperbaiki sesuai dengan kondisi atau situasi perkembangan saat ini.

Mengingat besaran retribusi yang ada saat ini masih sangat kecil, peningkatan besaran retribusi juga dapat dilakukan jika nantinya ada perubahan dan memperhatikan beberapa variabel penilaian seperti lamanya waktu bersandar kapal besaran kapal dan jumlah muatan barang.

"Selain itu retribusi bongkar muatan juga dapat dilakukan jika nanti telah ada jasa crain yang disediakan pemerintah daerah agar proses pembongkaran dapat lebih cepat dilakukan," pungkasnya.

Penulis: Abdullah Usman
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved