Dana NPHD Penyelenggara Pemilu Belum Juga Cair, Pengamat: Rasionalisasikan Anggaran yang Tak Penting

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Permasalahan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Bungo sampai saat ini masih belum selesai.

Empat bulan menjelang pesta demokrasi digelar, Pemkab Bungo belum juga melunasi dana NPHD tahap dua sebanyak 60 persen kepada penyelenggara pemilu.

Meskipun demikian, Ketua KPUD Bungo, M Bisri memastikan bahwa hingga sekarang tahapan pilkada tidak ada kendala dan tetap berjalan normal sesuai tahapan yang ada.

Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena anggaran yang dimiliki KPU saat ini hanya cukup untuk tahapan dua bulan kedepan.

"Sampai saat ini masih belum ada terganggu, hingga dua bulan kedepan kita masih bisa ikuti tahapan," ujar Bisri.

• Tes SKB CPNS Akan Digelar September hingga Oktober, BKPSDM Bungo Tunggu Putusan BKN

• Cegah Karhutla di Wilayah Bungo Tebo, Dandim: Perusahaan Ikut Bertanggungjawab

Ia menambahkan, bahwa pihaknya juga sudah menghadiri rapat virtual Mendagri yang dihadiri oleh pemerintah daerah dari membahas tentang pelunasan NPHD.

Dari rapat tersebut pihak Pemkab berjanji akan melakukan pelunasan dana NPHD paling lambat awal September.

"Jika memang nanti akan dibayar pada awal September maka tidak ada gaji dan tahapan Pilkada yang bermasalah," ungkapnya.

Namun, jika pada perjanjian yang telah disepakati pihak Pemkab belum melakukan pelunasan, maka dipastikan tahap Pilkada di Kabupaten Bungo akan terganggu.

"Jika nanti memang tidak terealisasi pada awal September maka akan kita koordinasikan lagi kepada pemerintah daerah," tambah Ketua KPUD Bungo.

Menurut Dr Pahrudin, Direktur Eksekutif Public Trust Institute (PUTIN) Jambi publik akan menilai Pemerintah Kabupaten Bungo kurang tanggap segala kemungkinan yang akan terjadi khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Daerah.

"Pemkab Bungo tidak ada forecasting. Jika ini yang terjadi, kualitas Pilkada akan berpengaruh karena beberapa tahapan tidak dijalankan," ungkapnya.

Untuk itu dia menyarankan agar Pemkab segera merasionalisasikan anggaran yang tidak terlalu penting. (Tribunjambi.com/ Darwin Sijabat)