Breaking News:

Berita Kerinci

Banyak yang Tidak Punya Izin, Penarikkan Pajak Galian C di Kerinci Tidak Jelas

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kerinci, Arwiyanto meminta bupati Kerinci mengeluarkan peraturan yang jelas soal pajak galian c. Apakah dibebankan ke pemi

Tribunjambi.com/Heru Pitra
Galian C Ilegal Menjamur, Hasil Diskusi FGD Polres Kerinci dan Pengusaha Galian C Tidak Dindahkan 

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Galian c di Kabupaten Kerinci banyak yang tidak memiliki izin. Hal itu membuat tidak ada pajak atau PAD dari galian c ilegal tersebut.

Terkait hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kerinci, meminta agar ada dasar hukum yang jelas soal penarikan pajak Galian. Diketahui selama ini penagihan pajak galian c dibebankan kepada kontraktor yang melaksanakan proyek pemerintah daerah, sedangkan galian c yang dibawa keluar daerah kerinci tidak dapat ditarik pajak ataupun PAD.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kerinci, Arwiyanto meminta bupati Kerinci mengeluarkan peraturan yang jelas soal pajak galian c. Apakah dibebankan ke pemilik tambang atau kepada kontrak atau pihak lain.

Dua Pasien Positif Covid-19 Batanghari Hari Ini Merupakan Warga Muara Bulian

UIN STS Jambi Terjemahkan Alquran dalam Bahasa Melayu Jambi, Saat Ini Sedang Divalidasi

Calon Istri Rio Pambudi, Monalisa Berharap Keadilan Atas Kasus Pembunuhan Calon Suaminya

Apa lagi saat ini, PLTA Kerinci membutuhkan material pasir yang cukup banyak. Sedangkan penarikkan pajak galian c selama ini tidak jelas disetor kemana.

"Kita minta bupati segera keluarkan Perbup terkait penarikan pajak galian c. Pemkab Kerinci bisa mendapatkan PAD yang lebih besar kalau saja pajak galian c ditarik melalui Pemilik tambang, tentu pemilik tambang yang memiliki dokumen yang jelas," katanya, Selasa (4/8/2020).

Dikatakan Arwiyanto, PLTA Kerinci membutuhkan banyak material galian c. Sebagai perusahaan berkelas nasional tentu mereka butuh galian c yang legal.

"PLTA mengaku siap bayar pajak galian, namun mereka bingung bayarnya kemana. Secara aturan pemkab menarik pajak galian c dari pemilik tambang legal, dan perusahaan menyerahkan pajak ke pemilik tambang, dan pemilik tambang yang setor. Pemilik tambang dalam hal ini tentulah yang legal karena kalau pemilik tambang tidak berizin tidak dapat ditarik pajak," katanya.

Arwiyanto menyampaikan, jika pajak galian c dibebankan kepada pemilik tambang, maka PAD dari galian c bisa naik. Sebab galian c yang dibawa ke Pemkot Sungaipenuh juga bisa ditarik PAD oleh Pemkab Kerinci.

"Kita meyakini kalau PAD ditarik di lokasi tambang, PAD kita bisa naik, namun Pemkab Kerinci juga harus tegas terhadap galian c yang tidak punya dokumen atau surat-surat lengkap, ya harus ditutup agar pajak galian c betul-betul terarah," ungkapnya

"Kami dari Komisi Tiga DPRD Kerinci meminta galian c ilegal ditutup, jangan diberi ruang lagi untuk tumbuh kalau ingin PAD Kerinci naik," tambahnya mau menegaskan.

Ia juga menyebutkan, bahwa selama ini material galian c di Kerinci juga dibawa ke Sumatera Barat dan tanpa bisa ditarik PAD oleh pemerintah daerah. Sebab cara penarikan Pajak galian c yang belum pas sehingga daerah dirugikan.

"Selama ini tidak jelas tata cara penagihan pajak galian c, padahal jika saja penarikan pajak galian c dilakukan di lokasi tambang maka daerah tidak akan dirugikan," tegas

Arwiyanto meminta agar Pemerintah daerah juga harus membuat pos pemungutan pajak atau retribusi galian c di lokasi pertambangan yang legal agar mudah menarikan retribusinya pajak galian c.

"Pemkab juga harus mendirikan pos di lokasi pertanbangan agar mudah memantau dan mengecek jumlah material keluar dari lokasi galian c," pungkasnya.

Penulis: heru
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved