Breaking News:

Sejumlah Proyek Dinas PUPR Sarolangun Jadi Temuan BPK, Nilainya Capai Rp 9,8 Miliar

Sejumlah proyek di Dinas PUPR Sarolangun jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jambi. Nilainya mencapai Rp 9,8 miliar.

Tribunjambi/Wahyu
Aang Purnama wakil ketua II DPRD Sarolangun. 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN-Sejumlah proyek di Dinas PUPR Sarolangun jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Jambi. Nilainya mencapai Rp 9,8 miliar.

Menyikapi hal ini pihak Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sarolangun meminta agar pelaksanaan anggaran pembangunan dikelola dengan semestinya untuk kepentingan rakyat.

"Terkait temuan BPK itu merupakan suatu indikator bagi daerah terkait pembangunan. Dimana pelaksanaan anggaran tidak maksimal, ini menjadi perhatian khusus kita bagi pimpinan dan anggota," kata Aang Purnama wakil ketua II DPRD Sarolangun. Rabu  (29/7)

Kata Aang, pihak Dinas PUPR diminta perhatian lebih dan harus ekstra terhadap pelaksanaan pembangunan fisik.

Jadi Kader PDIP, Ratu : Saya Sudah Sampaikan Sewaktu Ambil Formulir PAN

BREAKING NEWS, Lonjakan Besar Kasus Positif Covid-19 di Jambi, Tambah 15 Kasus Baru, Total 154 Orang

"Kami himbau juga untuk menyikapi hal ini dengan serius, jangan  sampai  ini  jadi insiden buruk. Tetapi justru ini menjadi tolok ukur kinerja pemkab terkait temuan BPK. Ini harus serius jangan main-main lagi, jangan anggap ini hal sepele," katanya.

Diketahui, temuan itu berdasarkan Laporan Pemeriksaan Hasil (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2019.

Temuan pemeriksaan itu ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sarolangun dengan jumlah anggaran Rp 9,8 miliar.

Untuk hal tersebut, pihak pemkab masih akan berkoordinasi dengan kontraktor soal kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Menanggapi temuan itu, Kepala Dinas PUPR, Ibnu Ziady mengatakan bahwa masih berkoordinasi dengan pihak rekanan secara prosedural.

"Paska menerima LHP kita sudah menyampaikan pihak rekanan dan tagihan untuk tindak lanjut dari LHP itu. Sekarang masih dalam proses dalam waktu 60 hari sudah ada tindak lanjut," ujarnya. 

Diakuinya dengan adanya temuan dari LHP ini, pihak rekanan harus bersedia mengembalikan temuan atau kekurangan pekerjaan itu. Karena sampai saat ini pihak rekanan sudah menandatangani berita acara.

Ratu Munawaroh Jadi Kader PDIP dari Tasik, Begini Kata Edi Purwanto

Ungkap Rahasia Pribadi, Via Vallen Ngaku Susah Jalin Hubungan dengan Pria karena Hal Ini, Ternyata

"Mesti bersedia (mengembalikan temuan itu), karena mereka sudah menandatangani berita acara," ujarnya

"Pekerjaan kurang lebih 14 item kegiatan, rata-rata ada yang jalan, jembatan, ada juga konsultan," ungkapnya.

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved