Breaking News:

Distribusi Pupuk Subsidi di Sarolangun Bermasalah, Pemkab Sarolangun Akan Perketat Pengawasan

Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Sarolangun masih bermasalah.

Tribunjambi/Wahyu
Petani di Sarolangun masih kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. 

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN-Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Sarolangun masih bermasalah. Seperti persoalan administrasi dan harga jual yang melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Menanggapi hal ini Kabag Ekonomi Setda Sarolangun, Haris Munandar mengatakan pengawasan akan lebih diperketat dan akan disusun jadwal untuk turun ke lapangan, terutama persoalan penyaluran distriburor, agen lalu ke pengecer.

"Nah pengecer ini kita liat dari papan merek yang sering tidak didapati. Kita akan mendampingi sesuai ketahanan pangan bagaimana RDDK (rencana definitif kebutuhan kelompok)," katanya.

Untuk mendapatkan subsidi pupuk saat ini masih jadi masalah. Kedepan pihaknya berencana mengundang pihak bank untuk mengatasi masalah kartu tani.

3 Pembunuh SAD Minta Tolong Takut akan Dieksekusi Mati, Kejari Merangin Siapkan Rp 500 Juta

Bolehkah Daging Kurban Dibagikan Ke Non Muslim? Begini Jawaban Ustaz Abdul Somad dan Adi Hidayat

Saat ini, Harga Eceran Tertinggi (HET) di Sarolangun sesuai aturan ada beberapa kategori, yaitu urea Rp 1.800 per kg. SP36 Rp 2.000 per kg, ZA Rp 1.400 per kg, NPK Rp 2.300 per kg, organik Rp 500 per kg.

Sedangkan untuk distributor di Kabupaten Sarolangun ada dua, dan puluhan pengecer yang tersebar di setiap Kecamatan.

Sementara Sekda, Endang Abdul Naser mengatakan pendistribusian pupuk dan pestisida bersubsidi di wilayah Kabupaten Sarolangun masih belum merata.

"Selama ini pupuk selalu bermasalah, karena pupuk yang masuk ke Sarolangun banyak tapi tidak tersalurkan ke petani. Inilah masalahnya," ujarnya.

Pemerintah sekarang ini fokus dalam peningkatan produktivitas dan komoditas pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan sebagai salah satu fundamental ketahanan nasional.

Untuk mencapai semua itu perlu dukungan dan sinergitas bersama meliputi pembenahan prasarana dan sarana produksi hingga ketersediaan pupuk dan pestisida dengan baik dan benar.

"Dan untuk distributor dan pengecer tolong untuk melakukan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan kegiatan penyaluran sesuai mekanisme," kata Sekda.

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved