Breaking News:

Pemilik Alat Berat Wajib Bayar Pajak, Pemprov Jambi Tunggu Revisi UU No.28 Tahun 2009

Pemungut pajak alat berat di Provinsi Jambi belum maksimal. Hal ini lantaran itu belum adanya kekuatan hukum.

TRIBUNJAMBI/SAMSUL BAHRI
Alat berat 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemungut pajak alat berat di Provinsi Jambi belum maksimal. Hal ini lantaran itu belum adanya kekuatan hukum Pemprov Jambi untuk memungut pajak alat berat tersebut dari perusahaan-perusahaan.

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Agus Pirngadi mengatakan, pihaknya masih menunggu revisi Undang-Undang No.28 tahun 2009. Sebab sesuai dengan prase inkrach MK itu Kemendagri diberikan waktu tiga tahun untuk merevisi undang-undang tersebut.

"Kalau tiga tahun sesungguhnya Oktober besok itu pas tiga tahun. Intinya, prase dari MK adalah terkait alat berat masih dimungkinkan untuk ditarik pajaknya tetapi bukan pajak kendaraan bermotor," kata Agus Kamis (2/7/2020).

Seleksi Taruna Akpol dan Tamtama Ketat, Kapolres Muarojambi Larang Keluarga Minta Bantuan Panitia

VIDEO Wabah Covid-19 Belum Usai, Virus Flu Babi Kini Mengancam Dunia

Pihaknya mengimbau kepada perusahaann-perusahaan alat berat untuk mereka memberikan pembayaran pajak.

"Tapi kita tidak bisa menekan ataupun membuat low investment karena rentan tiga tahun itu diberikan kelonggaran kepada mereka. Nanti setelah terbitnya revisi undang-undang mereka harus sudah wajib membayar kewajiban (pajak,red). Sisi lain kita juga harus merevisi dulu Perdanya," bebernya.

Selama tiga tahun terakhir, Agus menyebut jika alat berat itu ada yang bayar ada pula yang tidak mau. Kalau mereka kebetulan posisinya dalam rangka pemenuhan kewajiban dan minat serta kesadaran untuk membayar pajaknya besar, menurutnya mereka tetap membayar.

Namun tidak sedikit yang berdalih karena sudah ada putusan MK, jadi Pemprov tidak bisa berbuat banyak.

"Kita pun sudah minta difasilitasi oleh KPK, karena prasanya menyatakan demikian, akhirnya KPK memberikan alternatif yang wajib itu kendaraan alat berat yang jalan di jalan raya," pungkasnya.

Mengenai data objek paja alat berat yang ada di Provinsi Jambi Agus menyebut, pihaknya sudah mengantongi datanya. Namun dia mengaku lupa angka pastinya.

"Untuk gambaran potensi berapa PAD yang bisa didapat dari situ kita belum, karena kita belum tahu pajaknya itu berapa persen. Tapi kalau potensi berapa unit yang bisa dijadikan objek pajak itu kita sudah ada," pungkasnya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved