Utang Pemerintah ke PLN Tak Sengaja Terbongkar, Awalnya Bahas Soal Tarif Listrik dari PLN Melonjak

TRIBUNJAMBI.COM - Ternyata pemerintah masih punya utang ratusan triliun ke PLN belum dibayar hingga sekarang hingga mempengaruhi kinerja dan arus kas PLN.

Ekonom senior Faisal Basri menyebutkan tunggakan utang pemerintah ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencapai puluhan triliun rupiah.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (24/6/2020).

Sebelumnya presenter Najwa Shihab menyinggung banyaknya pelanggan PLN yang mengeluh melonjaknya tagihan listrik selama pandemi Covid-19.

• Kesal Istri Sering Menginap di Rumah Tetangga, Pria Ini Potong Telinga Istri hingga Putus

• Seorang Mama Muda di Palembang Nyaris jadi Korban Pemerkosaan, Pelaku Nyelinap ke Kamar Korban

• Suku Amazon hanya Diisi Wanita yang Benci Lelaki, Ternyata Begini Cara Mereka dapat Keturunan

• Bak Durian Runtuh, Pria Ini Kaya Mendadak Setelah Temukan Tanzanite Senilai Rp 42 Miliar

Ekonom Faisal Basri saat diundang dalam tayangan Mata Najwa, Rabu (24/6/2020).

(Capture YouTube Najwa Shihab)
Ia menyebutkan bahkan banyak yang curiga ada manipulasi pada tagihan listrik.

Faisal Basri menyebutkan keluhan tersebut baru dapat disebut valid jika terjadi secara nasional.

"Harus dijawab dulu apakah keluhan ini sistemik, bukan random," kata Faisal Basri menanggapi hal itu.

"Sistemik terjadi di mana-mana secara nasional, baru valid," paparnya.

Ia kemudian menyinggung tarif listrik yang tidak pernah naik selama beberapa tahun ini tanpa adanya subsidi.

Menurut Faisal, biaya tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).

"Tapi percayalah PLN itu sekalipun mengenakan tarif yang tidak pernah naik selama tiga tahun terakhir, itu tidak ada plus subsidi, semua dibebankan lewat APBN," kata Faisal.

Faisal mengungkapkan pemerintah saat ini masih punya tunggakan utang yang belum dibayar.

"Masalahnya pemerintah nunggak ke PLN sehingga sampai sekarang ada kira-kira Rp 60 triliun yang belum dibayar," jelasnya.

"Baru rencana akan dibayar percepatan kompensasi itu Rp 45,2 triliun," papar Faisal.