Berita Muarojambi
32 Ribu Penerima BPJS Gratis di Muarojambi Dinonaktifkan, Ini Kata Bupati
Tidak hanya itu, dirinya juga akan memanggil pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk mencari solusinya bagaimana dan sepert
Penulis: Hasbi Sabirin | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Dinonaktifkannya 32 ribu BPJS kesehatan gratis di Kabupaten Muarojambi oleh Kementrian Sosial (Kemensos), Bupati Muaro Jambi Masnah Busro memeberikan tanggapnya.
Masnah mengatakan, terkait hal itu masih menunggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2020.
Tidak hanya itu, dirinya juga akan memanggil pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk mencari solusinya bagaimana dan seperti apa.
• Cegah Karhutla, Polda Jambi Minta Seluruh Perusahaan Perkebunan Sediakan Alat Pemadam Kebakaran
• Pemkab Merangin Bangun Beberapa Ruas Jalan, Wakil Bupati Minta Masyarakat Jaga Ketahanan Jalan
• VIDEO John Kei Ditangkap Lagi, Polisi Amankan Barang Bukti 28 Tombak hingga 24 Senjata Tajam
"Untuk BPJS ini kita akan lihat perkembangan di perubahan anggaran, soalnya kan kemarin lagi fokus dampak Covid-19. Untuk itu kita juga akan panggil pihak-pihak terkait seperti Dinsos dan Dinkes untuk mencari solusinya juga," katanya, Senin (22/6/2020).
Menurutnya alasan kenapa dinonaktikannya 32 ribu penerima BPJS kesehatan gratis tersebut, karena tidak masuk dalam Data Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Pemkab Muaro Jambi akan lakukan penyaringan lagi untuk mencari masyarakat yang layak mendapatkannya
"Yang menonaktifkan 32 ribu BPJS gratis itu Kemensos, untuk itu pemkab Muaro Jambi akan lakukan penyaringan lagi, agar penerimanya masyarakat yang layak menerima, yang kemungkinan juga akan didanai melalui APBD Muarojambi pada APBD perubahan," sebutnya.
Lebih lanjut dikatakan Masnah akan ada kebijakan dari Pemkab Muarojambi bila sewaktu-waktu masyarakat ada yang sakit, tidak mengetahui jika BPJS gratisnya sudah dinonaktifkan ingin berobat tidak bisa
"Yang pasti nanti ada kebijakan dari pemkab Muaro Jambi, tidak mungkin kan ada masyarakat kita lagi sakit kita telantarkan, sakit kan tidak bisa di tunda, yang jelas ada kebijakan dari Pemerintah Muaro Jambi," sampainya.