Alissa Wahid Minta Penegak Hukum Jangan Intimidasi Pemuda Yang Unggah Celotehan Gus Dur

TRIBUNJAMBI.COM - Ismail Ahmad dan Riman Iosen, warga Kepulauan Sula, Maluku Utara ditangkap Polres Kepulauan Sula.

Ia ditangkap lantaran mengunggah celotehan Presiden RI keempat KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur soal polisi jujur di Indonesia.

Atas hal ini, Putri almarhum Gus Dur, Alissa Wahid minta aparat jangan mengintimidasi pemuda tersebut.

Koordinator Nasional Jaringan GUSDURian Alissa Wahid mengambil sikap atas permintaan klarifikasi Polres Sula terhadap pemuda yang mengunggah celotehan Presiden RI keempat KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur soal polisi jujur di Indonesia.

• Pemuda Ini Ditangkap Karena Postingan Celotehan Gus Dur, Politisi Gerindra: Janganlah Dipersoalkan

• Mau Tahu Siapa 20 Tokoh Berpengaruh di Indonesia 2020? Ada Nama Najwa Shihab Hingga Veronica Tan

• UPDATE Hari Ini: Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.331, Total 42.762 Orang Sudah Tertular

Alissa meminta agar aparat penegak hukum tak mengintimidasi warga negaranya. Terutama yang menyampaikan pendapat dan berekspresi melalui media.

"Meminta aparat penegak hukum untuk tidak mengintimidasi warga negara yang mengekspresikan dan menyatakan pendapat melalui media apapun," ujar Alissa, dalam keterangan tertulisnya yang telah dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (18/6/2020).

Alissa menegaskan kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat adalah hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh aparat penegak hukum.

Sehingga, putri sulung Gus Dur tersebut menilai penggunaan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidaklah tepat. Karena pasal pencemaran nama baik hanya berlaku untuk subjek perseorangan, bukan terkait dengan lembaga apalagi pemerintah.

"Meski kasus tersebut tidak diproses karena Ismail bersedia meminta maaf, namun pemanggilan terhadap Ismail oleh Polres Sula adalah bentuk intimidasi institusi negara terhadap warganya," kata dia.

"Hal ini menambah catatan upaya menggunakan UU ITE sebagai instrumen untuk membungkam kebebasan berpikir dan berpendapat di Indonesia," imbuhnya.

Berkaca pada kasus ini, Alissa mewakili Jaringan GUSDURian meminta agar UU ITE dievaluasi atau bahkan dihapuskan.

"Meminta lembaga legislatif untuk mengevaluasi, merevisi, dan/atau bahkan menghapus UU ITE yang sering disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia," kata dia.

Di sisi lain, Alissa turut mengapresiasi Ismail Ahmad yang menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dengan cara mengekspresikan dan menyatakan pendapatnya melalui platform media sosial.

Dia juga mengajak seluruh GUSDURian mendukung iklim demokrasi yang sehat di Indonesia dengan membuka ruang kritik ke depannya.

"Mengajak kepada seluruh GUSDURian dan masyarakat Indonesia untuk terus mendukung iklim demokrasi yang sehat, salah satunya dengan terus membuka ruang kritik yang membangun tanpa merasa terancam," tandasnya.

 Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kasus Celotehan Gus Dur, Alissa Wahid Minta Aparat Tak Intimidasi Warga dan Hapus UU ITE