Pemkab Sudah Salurkan Rp14,18 M dari Anggaran Penanganan Covid-19 Tanjabbar

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) melalui Tim Gugus Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 telah menyalurkan dana Rp14,18 miliar untuk penanganan Covid 19 di Tanjabbar.

Anggaran Rp14,18 miliar telah disalurkan ke tiga bidang terkait untuk penangganan Covid 19. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjabbar, Agus Sanusi, Kamis (11/6).

Ia menyebutkan, tiga bidang terkait meliputi bidang kesehatan dalam rangka pencegahan, penyediaan jaringan pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi. Tiga bidang tersebut kata Agus terbagi atas beberapa dinas yang ada di Kabupaten Tanjabbar.

"Untuk penerima dana BTT penanganan Covid 19 Tanjabbar itu ada tiga bidang. Kalau realisasinya ada tahap pertama dan tahap kedua, dengan jumlah yang berbeda-beda," sebutnya.

Lebih lanjut diterangkan Agus, bidang kesehatan yang terlibat adalah dinas BPBD, dinas kesehatan, RSUD Suryah Khairudin, dan RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal. Sementara untuk penyediaan Jaringan Pengaman Sosial ada pada dinas sosial dan dinas ketahanan pangan.

Sedangkan untuk penanganan dampak ekonomi dinas yang terlibat dinas koperindag. Tambah Sekda, dari tiga bidang tersebut pada dinas terkait, realisasi anggaran sudah tahap dua kecuali RS Daud Arif.

"Jadi ada Anggaran RKB yang mereka ajukan di awal, masing-masing dinas mengajukan ke kita. Kalau anggaran kita kan ada Rp101 miliar dengan estimasi untuk sembilan bulan penanganan Covid-19 ini," katanya.

Anggaran yang Sudah Terealisasi

BEBERAPA dinas terkait penangganan Covid 19 Tanjabbar sudah 90 persen merealisasikan dana Covid 19 tahap pertama sebagai upaya penanggulangan Covid 19 di Kabupaten Tanjabbar.

Sekda Kabupaten Tanjabbar, Agus Sanusi menyebutkan bahwa ada enam instansi yang mendapatkan transfer dari dana bantuan tidak terduga (BTT) penanganan Covid 19 di Kabupaten Tanjabbar.

Dari enam instansi tersebut, di tahap pertama sudah ada tiga instansi yang merealisasikan anggarannya sebesar 90 persen.

"Syarat untuk ngajukan transfer tahap dua itu harus 90 persen dana tahap pertama terealisasikan. Sampai dengan saat ini, lima instansi yang tahap dua sudah ditransfer tahap dua dan ada satu yang belum," terang Sekda.

Disampaikan Sekda, anggaran RKB di BPBD tahap pertama dan kedua sebesar lebih kurang Rp3,1 miliar.

Kemudian untuk Dinas Kesehatan dan RSUD Suryah Khairudin tahap pertama dan kedua sebesar lebih kurang Rp6,8 miliar.

Selanjutnya untuk RSUD Daud Arif tahap pertama dan kedua, sebesar lebih kurang Rp4,8 miliar.

"Realisasi tahap pertama untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tahap pertama sebesar lebih kurang Rp886 juta, untuk tahap kedua sebesar lebih kurang Rp1,2 miliar jadi ada sisa sebesar lebih kurang Rp1,01 miliar," sebutnya.

"Kemudian untuk realisasi Dinas Kesehatan dan RSUD Suryah Khairudin tahap pertama sebesar lebih kurang Rp339 juta dan tahap kedua sebesar lebih kurang Rp1,6 miliar dengan sisa sebesar Rp4,8 miliar," tambahnya.

Sementara itu, untuk RKB tahap pertama RSUD Daud Arif sebesar lebih kurang Rp2,3 miliar dan tahap kedua sebesar lebih kurang Rp2,5 miliar.

Adapun realisasi tahap pertama sebesar lebih kurang Rp2,3 miliar sedangkan untuk tahap kedua pihak RSUD belum mengajukan, dengan sisa sebesar Rp2,5 miliar.

"Dinas sosial tahap kedua di RKB sebesar Rp3,5 miliar yang terealisasi sebesar Rp1,7 miliar. Untuk dinas ketahanan pangan tahap kedua sebesar Rp27 miliar yang terealisasi sebesar Rp4,5 miliar dengan sisa anggaran sebesar Rp22 miliar," sebutnya

Sementara untuk Dinas Koperindag RKB tahap kedua sebesar Rp1,3 miliar dengan realisasi uang sebesar Rp1,3 miliar. Adapun tiga dinas tersebut dalam RKB tidak ada tahap pertama karena masuk dalam penangganan dampak Covid 19.

"Jadi uang yang sudah ditransfer ke enam instansi tersebut sebesar Rp14,1 miliar dengan sisa anggaran sebesar Rp33 miliar dan total anggaran untuk tahap pertama dan kedua disediakan sebesar Rp47, 2 miliar," ungkap Agus.

Saat ditanya terkait apakah anggaran yang telah di transfer ke enam instansi tersebut sudah habis atau belum, sekda belum bisa memastikan. Namun yang pasti untuk tahap pertama yang mengajukan transferan untuk tahap dua telah terealisasi sebanyak 90 persen.

"Kalau realisasi belanja secara detail itu tidak harus lapor ke kita, karena ini pertanggungjawabannya nanti di dinas yang terkait," pungkasnya.