Tak Jadi Rp 13 Miliar, KPU Bungo Rasionalisasi Anggaran Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bungo rasionalisasi pengajuan penambahan anggaran dari Rp 13 miliar menjadi Rp 10,3 miliar.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah kondisi pandemi Covid-19 membuat KPU sebagai penyelenggara melakukan penambahan anggaran.

Sebelumnya, KPU Bungo mengajukan tambahan anggaran 13 miliyar untuk pelaksana Pilkada menggunakan protokol kesehatan. Namun, melihat kondisi Kabupaten Bungo saat ini maka dilakukan rasionalisasi pengajuan anggaran menjadi Rp 10,3 miliyar.

Ketua KPU Bungo, Muhammad Bisri menyebutkan bahwa rasionalisasi dilakukan dengan menghilangkan anggaran untuk pembelian baju asmat dan beberapa item lainnya.

• 4.500 Karyawan di Jambi Dirumahkan, Ratusan Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19

• Keributan Dua ASN di Batanghari Berlanjut, IR Sebut Video yang Beredar Editan

• VIDEO Dokter Reisa Broto Asmoro, Puteri Indonesia Jadi Jubir Baru Gugus Tugas Covid-19

"Melihat kondisi Kabupaten Bungo saat ini untuk penggunaan baju asmat bagi petugas TPS tidak dilakukan. Tetapi protokol kesehatan akan kita terapkan dengan baik," ungkapnya.

Ia menyebutkan protokol kesehatan yang diterapkan saat pelaksanaan Pilkada yakni melakukan rapid test seluruh pemilih, penyediaan masker, sarung tangan sekali pakai dan penggunaan termometer suhu tubuh.

Selain itu, KPU Bungo juga melakukan pemangkasan penggunaan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebanyak 1,5 miliyar dari 25 miliyar.

Bisri menyebutkan item yang dihapus dalam penyesuaian pelaksanaan Pilkada masa pandemi ini yakni dengan meniadakan perjalanan dan rapat keluar daerah.

"Saat ini rapat bisa kita lakukan dengan menggunakan aplikasi zoom metting," ujarnya. (Tribunjambi.com/ Darwin Sijabat)