Breaking News:

Berita Jambi

Ada yang Curhat tak Dapat 18 Laporan Penyaluran Bansos JPS Covid-19 Masuk Inspektorat Provinsi Jambi

Pemerintah telah menyalurkan bansos jaringan pengaman sosial (JPS) kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Provinsi Jambi.

Penulis: Zulkipli | Editor: Deni Satria Budi
Tribunjambi.com/Zulkifli
Belasan laporan masuk ke Inspektorat Provinsi Jambi terkait bantuan JPS Covid-19 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemerintah telah menyalurkan bansos jaringan pengaman sosial (JPS) kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Provinsi Jambi.

Namun laporan dari masyarakat penyaluran Bansos bermasalah juga mulai masuk ke Inspetorat Provinsi Jambi.

Hingga Jumat (5/6/2020), Inspektorat Provinsi Jambi telah menerima 18 pengaduan persoalan Bansos dari masyarakat.

17 laporan diterima melalui pesan Whatsapp dan 1 laporan diterima melalui pesan email.

Fachrori Salurkan Bantuan JPS Covid-19 untuk Kota Jambi

Ini Jadwal Pendistribusian Bantuan Sosial JPS dari Pemprov Jambi untuk Masing-masing Kabupaten Kota

Inspektorat Provinsi Jambi selaku aparat pengawas internal pemerintah (Apip) Pemprov Jambi sendiri telah membuka posko pengaduan terkait penyaluran Bansos JPS tersebut untuk masyarakat.

Kepala Inspektorat Provinsi Jambi Kailani, melalui Koordinator Posko Pengaduan Mat Sanusi, menyebut laporan-laporan yang masuk tersebut berbagai macam persoalan, bahkan ada yang curhat. 

"Dalam artian, mereka seharusnya dapat tapi tidak dapat. Terus ada persoalan, mereka tinggal ngontrak tidak sesuai alamat KTP, mereka minta bantuan diopor-opor, RT tempat dia ngontrak meminta dia mengambil bantuan sesuai alamat KTP, kemudian RT alamat KTP meminta supaya ke RT tempat ngintrak," ungkapnya.

Meningkat, Hingga Juni Ini, 8 Pasien Demam Berdarah di Kota Jambi Meninggal, 616 Warga Terjangkit

Viral Pernikahan Kakek dengan Gadis 21 Tahun dengan, Bukan karena Harta, Tetapi Karena Hal Ini

Adapula laporan bahwa pegawai kantor lurah dan kantor camat yang juga mendapat bantuan sosial tersebut. 

Laporan yang masuk ini berasal dari berbagai daerah antara lain, Kota Jambi, Muaro Jambi, Sarolangun, Tebo, serta Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dijelaskan, Laporan-laporan ini sudah diteruskan ke instansi terkait yakni Dinas Sosial maupun ke Inspektorat Kabupaten Kota untuk dimintai bantuan mengkroscek laporan ke lapangan. 

"Sudah kita sampaikan untuk ditindaklajuti, mungkin beberapa hari ke depan, akan kita follow up lagi bagaimana tindak lanjutnya," kata Sanusi.

Menurut Sanusi, persoalan-persoalan penyaluran Bansos yang diadakan ini masih belum diketahui apakah Bansos dari Pemprov Jambi, Bansos Kabupaten Kota, dari dana desa, atau dari Pemerintah pusat. Namun semua pengaduan yang masuk tetap ditindak lanjuti.

"Belum tentu itu Bansos dari Provinsi, makanya kita minta ke Dinsos untuk memeferifikasi, dia ini dapat bantuan yang mana. Karena pelapor ini jelas data alamatnya," ujarnya.

Seperti kejadian-kejadian protes masyarakat terkait penyaluran Bansos di Merangin yang berujung pembakaran kantor desa adalah Bansos dari dana desa.

"Kamarin kejadian Merangin, kita sudah konfirmasi ke Insfektoratnya ternyata terkait Bansos dana desa. Karena ada kecendrungan aprat desanya tidak transparan, karena mereka menentukan sendiri penerima bansosnya," pungkasnya.(Tribunjambi.com/Zulkifli)

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved