Pilkada Serentak Tetap Desember 2020, Pemerintah dan DPR Disebut Tak Kasihan Pada Rakyat

TRIBUNJAMBI.COM - Pemerintah dan DPR kembali menyepakati jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak, tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Pengamat politik dari Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin mengatakan, penetapan Pilkada pada 9 Desember merupakan waktu yang sangat dipaksakan, karena masih di tengah pandemi Covid-19.

"Itu jelas membahayakan rakyat. Rakyat selalu jadi objek penderita, jadi sasaran empuk untuk dikorbankan oleh pihak manapun," papar Ujang saat dihubungi Tribunnews.com, Jakarta, Kamis (28/5/2020).

• Tito Karnavian Ingatkan Kepala Daerah Petahana Tidak Boleh Gunakan Bansos Untuk Pilkada

• Kampaye Pilkada di Masa Covid-19, Tito Usulkan Supaya Dilakukan Dengan Live Streaming

• Mendagri Temui Sri Mulyani, Minta Anggaran KPU dan Bawaslu Untuk Pilkada Serentak Direvisi

Menurut Ujang, dipaksakannya Pilkada disaat jumlah kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi, menjadi pilihan pahit bagi rakyat karena virus dapat saja menyerangnya saat pencoblosan nanti.

"Pilkada di tengah pandemi akan berdampak banyaknya rakyat yang terinfeksi Covid-19. Kasihan rakyat, menderita di tengah-tengah kepungan Covid-19," ucap Ujang.

Diketahui, Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan KPU menyepakati penyelenggaraan Pilkada Serentak tetap digelar pada 9 Desember 2020.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja virtual antara Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Ketua KPU Arief Budiman, Rabu (27/5/2020).

• Pilkada Dipastikan Desember 2020, KPU Pastikan Pelaksanaan Sesuai Protokol Kesehatan Covid-19

• Arab Saudi Buka Kembali Masjid untuk Sholat Jumat, Haji & Umrah Masih Ditutup

• VIRAL Cuitan Dokter Bongkar Buruknya Penanganan Pasien Postif Covid-19, Begini Tanggapan Pemkot

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pemilihan Desember 2020 merupakan opsi pertama dari tiga opsi yang ada, yakni Desember 2020, Maret 2021, dan September 2021.

"Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh KPU RI, langkah-langkah kebijakan dan situasi pengendalian oleh pemerintah, termasuk saran, usulan, dan dukungan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Surat Ketua Gugus Tugas Nomor: B 196/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020 Tanggal 27 Mei 2020, maka Komisi II DPR RI bersama Mendagri RI dan KPU RI setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020," kata Doli

Komisi II DPR RI juga menyetujui tahapan Pilkada Serentak 2020 dimulai pada 15 Juni mendatang.

 Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ujang Komaruddin: Pemerintah dan DPR Korbankan Rakyat Demi Pilkada