Mendagri Temui Sri Mulyani, Minta Anggaran KPU dan Bawaslu Untuk Pilkada Serentak Direvisi

TRIBUNJAMBI.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merevisi anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Tito mengaku permintaan itu sudah ia layangkan melalui surat resmi kepada Sri Mulyani.

"Saya sudah bertemu Ibu Menkeu langsung agar pemotongan untuk KPU dan Bawaslu, mohon untuk direvisi kembali, karena itu sangat diperlukan KPU, Bawaslu dalam Pilkada 9 Desember, bahkan kami sudah menulis surat resmi, termasuk tambahan untuk DKPP," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II secara virtual, Rabu (27/5/2020).

• Tito Karnavian Ingatkan Kepala Daerah Petahana Tidak Boleh Gunakan Bansos Untuk Pilkada

• Pilkada Dipastikan Desember 2020, KPU Pastikan Pelaksanaan Sesuai Protokol Kesehatan Covid-19

• VIRAL Cuitan Dokter Bongkar Buruknya Penanganan Pasien Postif Covid-19, Begini Tanggapan Pemkot

Pemerintah sebelumnya sudah meminta KPU dan Bawaslu untuk memangkas anggaran kegiatan untuk menutup kebutuhan dalam rangka Pilkada 2020 dengan protokol kesehatan Covid-19. Namun, kata Tito, apabila pemangkasan anggaran tersebut tidak bisa menutupi kebutuhan untuk Pilkada, maka ia akan berkomunikasi dengan Menteri Keuangan.

"Kemudian sisanya kalau memang tidak bisa tertutup dari situ dirasionalisasikan, maka kita bisa komunikasikan dengan Menkeu. Saya melihat komunikasi kami dengan Menkeu bagus dan sangat akomodatif, sangat bisa memahami cuma selalu meminta data detail," ujarnya.

Menurut Tito, KPU dan Bawaslu perlu segera memberikan data lengkap kepada Kementerian Keuangan terkait kebutuhan anggaran untuk Pilkada 2020.

• Tak Sadar Maling di Ruang Isolasi Pasien Corona, Pencuri Ini Kena Dampaknya Ikut Dikarantina

• Bagaimana Kerja ASN di Saat New Normal, Ini Kata Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

• Mobil Ambulans Bawa Pasien Covid-19 Nyasar ke Pemukiman Warga Diamuk Massa, Begini Alasannya

"Mohon maaf kepada temen-temen KPU dan Bawaslu, mohon segera mungkin kami diberikan data detail, silakan diajukan langsung ke Kemenkeu. Kami diberikan tembusan dan kami akan mendorong dan meyakinkan bahwa ini kebutuhan ini betul-betul tidak bisa dihindari," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pelaksanaan tahapan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 membutuhkan penambahan anggaran karena adanya kebutuhan baru. Arief mencontohkan soal penyediaan masker, disifektan, hand sanitizer serta perluasan dan penambahan tempat pemungutan suara (TPS).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Pemotongan Anggaran Pilkada 2020 Direvisi"