Virus Corona
Di Tengah Pandemi Virus Corona, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Wacana Buka Sekolah 1 Juli
Di tengah pandemi virus corona program Belajar dari Rumah masih dilakukan sebagian besar siswa di Indonesia.
Editor:
Heri Prihartono
Tribunjambi/Samsul Bahri
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muarojambi belum akan meliburkan siswa sekolah.
TRIBUNJAMBI.COM - Di tengah pandemi virus corona program Belajar dari Rumah masih dilakukan sebagian besar siswa di Indonesia.
Wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) serta beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) yang merencanakan pembukaan kembali sekolah di zona hijau Covid-19 pada pertengahan Juli 2020 mendatang diminta dikaji ulang.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wacana Pembukaan Sekolah pada Juli Disorot, Diminta Dikaji Ulang", https://www.kompas. com/tren/read/2020/05/17/ 151500665/wacana-pembukaan- sekolah-pada-juli-disorot- diminta-dikaji-ulang?page=all# page4.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wabah Covid-19 Dinilai Bisa Untungkan Calon Petahana Pilkada 2020", https://nasional. kompas.com/read/2020/05/17/ 15125551/wabah-covid-19- dinilai-bisa-untungkan-calon- petahana-pilkada-2020?page= all#page3.
TRIBUNJAMBI.COM - Dullah, seorang perampok, melemparkan bondet ke arah polisi saat beraksi di Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Minggu (17/5/2020).
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Lempar Bom Ikan ke Polisi, Perampok Ditembak Mati", https://regional. kompas.com/read/2020/05/17/ 15030821/lempar-bom-ikan-ke- polisi-perampok-ditembak-mati? page=all#page3.
Pasalnya hal tersebut dinilai terlalu berisiko di tengah pandemi. Wasekjen FSGI Satriwan Salim mengatakan kebijakan pembukaan kembali sekolah di tengah pandemi pada Juli mendatang tersebut mestinya diperhitungkan matang dan tidak terburu-buru.
Terlebih data perihal korban Covid-19 antara Pemerintah pusat dengan daerah sering tidak sinkron. "Jangan sampai setelah suatu daerah ditetapkan sebagai zona hijau atau terbebas dari penyebaran Covid-19, di wilayah tersebut kemudian ditemukan korban positif," ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (17/5/2022).
Satriwan menyampaikan, pemerintah pusat harus memperbaiki koordinasi, komunikasi, dan pendataan terkait pandemi Covid-19 yang saat ini berlangsung.
"Dalam hal ini antara Kemenko PMK, Kemenkes, Kemdikbud, Gugus Tugas Covid-19 BNPB, dengan Pemda. Apakah di satu wilayah benar-benar sudah aman dari sebaran Covid-19," katanya lagi.
Satriwan menambahkan salah satu hal yang ditakutkan akibat pembukaan sekolah pada Juli tersebut justru membuat siswa dan guru menjadi korban akibat terpapar virus corona.
Saat disinggung terkait awal tahun ajaran baru, menurutnya tidak perlu dirubah dan tetap jatuh pada Juli 2020.
Namun pelaksaan pembelajaran lebih baik tetap dari rumah baik daring (online) atau luring (offline).
Hal ini dirasa lebih aman dan nyaman bagi seluruh pihak, dibanding memaksakan masuk sekolah seperti biasa tanpa adanya perhitungan dan pendataan yang baik.
"Tentunya pemerintah harus melakukan perbaikan layanan, kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran, dan akses internet," katanya lagi. Baca juga: Simak, Ini 10 Cara Pencegahan agar Terhindar dari Virus Corona
Satriwan mengungkapkan, pembelajaran jarak jauh dapat menjadi opsi terbaik sampai satu semester ke depan atau setidaknya sampai pertengahan semester.
"Sampai kurva Covid-19 betul-betul melandai, dengan mempertimbangkan masukan dari para ahli kesehatan pastinya," kata dia.
Ia mengimbau, Kemendikbud juga sebaiknya segera mempersiapkan pedoman Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) atau yang dikenal dengan istilah Masa Orientasi Sekolah (MOS) tahun ajaran baru 2020/2021.
" Yang pasti format PLS tahun 2020 ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, baik dengan skema daring maupun luring," pungkas Satriwan.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wacana Pembukaan Sekolah pada Juli Disorot, Diminta Dikaji Ulang", https://www.kompas.
TRIBUNJAMBI.COM - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai bahwa pandemi Covid-19 bisa menguntungkan calon kepala daerah petahana dalam pilkada 2020.
Sebab, petahana berkesempatan untuk memanfaatkan program bantuan penanganan Covid-19 yang disalurkan pemerintah pusat maupun daerah untuk mendapat perhatian pemilih.
Sementara itu, penantang petahana tak punya akses terhadap hal tersebut.
"Distribusi bantuan sosial bisa membuat kompetisi menjadi tidak fair jadinya. Terutama bagi penantang atau new comer karena mereka tidak punya akses terhadap distrubusi bantuan itu," kata Arya dalam sebuah diskusi daring yang digelar Minggu (17/5/2020).
Arya menyampaikan bahwa selama pandemi Covid-19, ada sejumlah bantuan yang diberikan pemerintah pusat yang biasanya disalurkan oleh pemerintah daerah, misalnya kenaikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, hingga dana desa.
Tampilnya kepala daerah dalam menyalurkan bantuan tersebut dinilai bisa mempengaruhi pilihan pemilih terhadap calon kepala daerah.
Namun, menurut Arya, hal itu tidak akan terjadi jika kinerja kepala daerah dalam penanganan Covid-19 buruk.
"Faktor kinerja petahana dalam menangani covid itu akan mempengaruhi keterpilihan petahana," ujar Arya.
"Jadi beberapa aspek soal kinerja petahana itu misalnya terkait covid apakah petahana mampu cepat atau kecepatan dalam penanganan covid, efektivitas dalam penanganan covid, kemudian apakah distribusi bantuan sosialnya itu baik atau tidak, merata atau tidak," kata dia.
Arya mengatakan, wabah Covid-19 juga dapat menyebabkan kinerja kepala daerah calon petahana tak fokus. Apalagi jika terjadi perpecahan kongsi antara kepala daerah itu sendiri dan wakilnya.
Jika keduanya hendak maju kembali di pilkada tetapi tak lagi berpasangan, maka, baik kepala daerah maupun wakilnya akan bersaing merebut suara pemilih, termasuk dengan memanfaatkan situasi pandemi.
" Petahana misalnya kalau dia maju lagi, dia akan terbelah apakah dia akan fokus pada penanganan covid atay fokus pada pilkada, apalagi kalau petahananya pecah kongsi, sama-sama kuat," kata Arya.
Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, Pilkada diundur dan rencananya bakal digelar 9 Desember mendatang.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Wabah Covid-19 Dinilai Bisa Untungkan Calon Petahana Pilkada 2020", https://nasional.
TRIBUNJAMBI.COM - Dullah, seorang perampok, melemparkan bondet ke arah polisi saat beraksi di Desa Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Minggu (17/5/2020).
Polisi pun menembaknya hingga tewas di tempat. Kapolsek Leces Iptu Ghandi mengatakan, Dullah yang merupakan warga Desa Leces, ditembak polisi saat merampok pengendara motor pasangan suami istri bersama rekan pelaku.
"Satu pelaku lainnya juga ditembak, tapi kabur. Polisi menggagalkan perampokan yang dilakukan Dullah dan temannya," kata Ghandi, saat dihubungi Kompas.com, Minggu.
Menurut Ghandi, kronologinya saat itu polisi hendak menangkap pelaku kejahatan.
Saat perjalanan menuju lokasi, polisi berpapasan dengan Dullah dan temannya.
Beberapa polisi mengenali seorang pelaku karena merupakan residivis. "Kedua orang itu terlihat mencurigakan. Jadi, kami berhenti dan mengintai mereka. Tak lama kemudian mereka menghentikan laju motor Honda Vario yang ditumpangi pasutri yang mau ke pasar," ujar Ghandi.
Kedua pelaku lantas merampas uang dalam tas yang dibawa korban. Sempat terjadi tarik-menarik. Salah satu pelaku berupaya membacok salah satu korban dengan celurit.
Sejumlah polisi yang mengintai langsung mendekat dan menggagalkan perampokan. Saat itu, lanjut Ghandi, Dullah pelaku sempat melempar bondet ke petugas, tapi luput.
Polisi pun bertindak tegas dan menembaknya. Satu pelaku lainnya juga berupaya melukai petugas.
Dia pun ditembak tapi kabur hingga sekarang. Dari kejadian tersebut, polisi membawa sejumlah barang bukti, di antaranya celurit pelaku, ponsel dan dua jimat milik pelaku.
Berita Terkait