Hanya Terima Rp350 Ribu, Warga Desa Mendalo Laut Berseteru dengan Pendamping PKH

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Beberapa anggota penerima dana PKH di RT 03 Desa Mendalo Laut Kecamatan Jaluko Kabupaten Muarojambi, mendapatkan pelayanan yang tidak nyaman oleh oknum pendamping PKH.
Pasalnya mereka diduga dikelabui oleh penggurus atau pendamping PKH.

Satu diantara warga Desa Mendalo Laut, Mai Syarah merupakan anggota penerima program PKH mengatakan seharusnya mereka berhak menerima bantuan dana PKH Rp600 ribu ternyata dana tersebut diduga kena potong oleh pendamping PKH.

"Jadi selama ini perilaku pendamping PKH dan pengurus diduga mereka bekerja sama untuk mengumpulkan kartu setiap anggota penerima bantuan PKH akan janji urus pengambilannya setiap rumah warga setempat," jelasnya Rabu (13/5).

Dari bulan kemarin, ternyata dalam pembagian tersebut duitnyo kurang, dan Mai Sayarah juga bertanya waktu pengambilan duit tersebut, ia bertanya struknya dibawa oleh pendamping desa.

"Hari itu juga sayo hendak mengambil bantuan tersebut, dan sekaligus mengambil duit Ayuk sayo jugo, ketika ditanya duit tersebut ke pendamping PKH nyatonyo dak ado struknyo, bukan itu bae dari pihak PKH memintak duit jalan sebanyak 10.000 ribu rupiah," jelas Mai Syarah.

Tidak sampai disitu mereka sangat penasaran terhadap bantuan PKH tersebut, hari itu juga mereka mengecek langsung ke Bank BRl ternyata duit seharusnya yang diterima sebesar Rp600 ribu,sedangkan yang di terimanya sebanyak Rp350 ribu.

Atas tindakan dari pendamping PKH tersebut, mereka akan melaporkan ke polisi. Keesokan harinya mereka buka musyawarah di Forum Balai Desa Mendalo Laut.

Jadi dari pengakuan pendamping PKH hari itu juga telah akui bahwa, dalam pengambilan duit tersebut masih ada sama mereka.

Cek ke Lapangan

PERMASALAH penyaluran dana PKH di Desa Mendalo Laut Kecamatan Jaluko yang dinilai tidak sesuai dengan Juknis penyalurannya langsung ditanggapi Anggota DPRD Muarojambi Zulkifli dari Fraksi Gerindra.

Menurutnya dugaan tindak pidana korupsi penyaluran Bansos PKH di wilayah Kabupaten Muarojambi ini juga menjadi perhatian dari DPPD Kabupaten Muarojambi.

"Kami berharap data-data yang masuk dari desa agar disinkronkan dengan dinas terkait. kami tidak ingin dengar ada data yang tumpang tindih, terkait bantuan sosial jenis apapun," tegasnya.

Menyikapi hal ini mereka juga akan segera turun ke lokasi untuk menanyakan persoalan yang tidak terpuji ini.
"InsyaAllah nanti kita turun ke lokasi, dan kita berharap pada pendamping PKH serius dan ikhlas lah mengurus masyarakat yang kurang mampu," sebut Zulkifli.

Mereka juga meminta ke Dinas Sosial Kabupaten Muarojambi untuk semua penyaluran bantuan dari pusat, daerah, maupun yang lainnya harus tepat sasaran tidak tumpang tindih.

"Kami berharap supaya warga yang menerima bantuan, adalah warga yang benar-benar berhak untuk menerima bantuan tersebut, " tutupnya.