Berita Kerinci

Bantuan Sosial Belum Dibagikan, Bupati Adirozal ; Data Penerima Belum Singkron Masih Diverifikasi

Beberapa daerah di Provinsi Jambi, sudah mulai menyalurkan bantuan sosial (Bansos) bagi warga terdampak Covid-19 yang bersumber dari Anggaran Pendapat

IST
Bupati Kerinci Adirozal mengakui jika bantuan dari APBD belum disalurkan karena masih melakukan verifikasi data penerima 

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Beberapa daerah di Provinsi Jambi, sudah mulai menyalurkan bantuan sosial (Bansos) bagi warga terdampak Covid-19 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Namun, Pemerintah Kabupaten Kerinci, hingga saat ini belum juga menyalurkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kerinci.

Hal ini menjadi pertanyaan dari sejumlah masyarakat Kabupaten Kerinci. Sebab daerah lain seperti Sungai Penuh sudah menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk beras kepada warga.

Pendamping PKH Potong Dana Bantuan Sejumlah Warga di Desa Mendalo Laut, Kabupaten Muarojambi

Mau Cari Kerja, Warga Kasang Jaya, Kota Jambi Ini Malah Gadaikan Sepeda Motor yang Dipinjamnya

"Banyak yang nanya, kenapa Kerinci belum juga dibagikan, sudah banyak daerah yang sudah menyalurkan. Kita tidak tahu apa masalahnya, semoga segera dibagikan," ungkap seorang warga.

Sementara itu, Bupati Kerinci, H Adirozal saat dikonfirmasi mengiyakan belum dibagikannya bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Kerinci tersebut.

Menurutnya, saat ini pihaknya masih menfinalkan data-data penerima. Sebab belum singkronnya data dari provinsi dan kabupaten terhadap warga penerima bantuan.

HEBOH! Seorang Siswa SMP di Bandung Kendalikan Ganja dari Facebok,

Warga Kota Sungai Penuh yang Positif Rapid Test Bertambah Dua Orang yang Berasal dari Daerah Ini

"Ya, kita sudah rapat dengan Camat, ternyata data nama yang kita usulkan ternyata tidak sama dengan nama penerimanya dengan bantuan provinsi. Makanya kita verifikasi kembali datanya," jelas Bupati Adirozal.

Verifikasi tersebut, kata Bupati Adirozal, agar penyaluran bantuan mulai dari pusat, provinsi sampai ke kabupaten dan desa tidak tumpang tindih.

"Kita tidak menginginkan penyaluran bantuan selesai tapi penitia diproses hukum, makanya kita tidak ingin melanggar aturan," pungkasnya.(Tribunjambi.com/Heru Pitra)

Penulis: heru
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved