Sedang Tayang Live Streming ILC TV One Bertema ' Kisruh Bansos Sengkarut Antara Pusat dan Daerah'

Selain itu, sebanyak 29 persen warga menilai bahwa bansos justru diberikan kepada yang tidak berhak.

Penelitian juga menemukan bahwa dari total 34 persen warga Indonesia yang berhak mendapat bansos, baru 21 persen warga yang menyatakan sudah menerima.

Artinya, masih ada 13 persen yang belum menerima bantuan, atau sekitar 35 juta orang dari populasi nasional 2020 yang diproyeksikan 271 juta jiwa.

“Ini persoalan serius, karena mereka yang tak menerima bantuan bisa kelaparan, tak mampu berobat, tak mampu bayar kontrakan, dan persoalan-persoalan mendesak lainnya," ujar Abbas.

Hasil penelitian juga menyatakan bahwa penerima bansos tidak memperoleh seluruh bantuan yang dijanjikan.

Sebanyak 55 persen warga menyatakan hanya menerima sembako saja.

Lalu, sebanyak 16,6 persen warga menyatakan menerima dana pogram keluarga harapan (PKH) saja.

Warga yang menyatakan menerima sembako dan PKH saja sebesar 11,8 persen. Sedangkan yang menyatakan menerima sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) saja 10,3 persen, dan yang menyatakan menerima BLT saja 5,2 persen.

Sebanyak 87 persen warga yang sudah mendapat bantuan menyatakan bahwa bantuan tersebut hanya cukup untuk dua minggu atau kurang.

Terkait proses penyebaran bantuan, 62 persen warga berharap petugas datang ke warga yang berhak untuk mendaftarkan mereka.

Sebab, sebanyak 74 persen warga mengaku belum mengetahui bagaimana caranya untuk mendapat bansos.

Menurut Abbas, bantuan pemerintah ini sangat dibutuhkan mengingat mayoritas warga secara nasional menyatakan kondisi ekonomi rumah tangga mereka memburuk akibat pandemi Covid-19.

"Bantuan sosial dari pemerintah diperlukan sampai pandemi berakhir dan warga bisa melakukan kegiatan normal," kata Abbas.

"Maka keberlanjutan bantuan, menambah jumlah warga yang dibantu, mendaftar secara lebih baik warga yang wajib dibantu, dan memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan hingga tepat sasaran adalah agenda-agenda mendesak bansos yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah bersama-sama," ujar dia.

Untuk diketahui, SMRC merupakan lembaga riset dan konsultasi yang didirikan oleh Saiful Mujani.

Survei dilakukan melalui telepon pada 5 sampai 6 Mei 2020 dengan melibatkan 1.235 responden, dan margin of error sebesar 2,9 persen.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)