Dr Helmi: Ada Peran 'Aji Mumpung' Dalam Politisasi Bansos Covid-19

Dr Helmi sendiri mengatakan bahwa politik di Indonesia berbiaya tinggi. Maka oleh para bakal calon, aji mumpung ini dimanfaatkan. Hal itu bisa terjadi

Tribunjambi/Dunan
Dr Helmi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dr Helmi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi (Unja) menilai adanya peran 'Aji Mumpung' dalam politisasi bantuan sosial (Bansos).

Dalam diskusi daring yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jambi, mengambil tema Politisasi Bansos Covid-19. Diskusi tersebut menghadirkan pembicara yang berkompeten di bidangnya.

Ada Ratna Dewi Pettalolo Komisioner Bawaslu RI, Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah Direktur Netgrit, Dr. Helmi Dekan Fakultas Hukum Unja, Dr. Khairul Fahmi Pusako Unand, dan H.M. Subhan, S.Ag., M.H Ketua KPU Provinsi Jambi, yang dipandu oleh Moderator Wein Arifin , S.IP., M.IP Anggota Bawaslu Provinsi Jambi.

Kabar Baik! Pemerintah Inggris Resmi Ijinkan Liga Inggris Bergulir Pada 1 Juni 2020

Ramalan 12 Zodiak Rabu 13 Mei 2020, Aquarius Lagi Kasmaran dan Capricorn Bantu akan Orang Lain

KABAR Virus Corona di Asia Tenggara per Selasa, 12 Mei 2020: Indonesia Catat Kematian Tertinggi

Dekan Fakultas Hukum Unja ini mengatakan peran 'Aji Mumpung' dalam politisasi Bansos Covid-19.

"Politisasi Bansos ini dalam kondisi mumpung. Mumpung ada bencana, mumpung masyarakat butuh bantuan, mumpung ada bansos, mumpung ada dana, dan mumpung gratis," ucap Dr Helmi, Selasa (12/5/2020).

Dr Helmi sendiri mengatakan bahwa politik di Indonesia berbiaya tinggi. Maka oleh para bakal calon, aji mumpung ini dimanfaatkan. Hal itu bisa terjadi karena dua hal.

"Semakin rendahnya etika berpolitik, terkait juga dengan kondisi moral berpolitik. Juga karena kesadaran berpolitik kita belum sampai. Sehingga sedikit yang menolak politisasi Bansos tersebut," terang Helmi.

Dekan fakultas hukum universitas Jambi ini juga memberikan solusi dari lemahnya jerat hukum dalam UU Pilkada terkait politisasi Bansos tersebut.

Dirinya menyarankan agar pihak Bawaslu atau Gakkumdu bisa merujuk pada UU 24 pasal 78 tentang Bantuan Bencana. Juga UU Keuangan Negara pasal 34 bab IX. Dimana ada larangan menggunakan wewenang, mencampuradukkan kewenangan dan bertindak sewenang-wenang.

Dan terkait potensi pelanggaran ini, peran Bawaslu yang bisa dilakukan yakni mengingatkan aparat penegak hukum, yakni KPK, dan Polri. Termasuk Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa Politisasi Bansos ini akan melanggar hukum. (Hendri Dunan Naris)

Penulis: dunan
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved