Untuk Optimalkan Kawasan Blank Spot, Diskominfo Muarojambi Akan Ajukan Pembangunan Tower

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Muarojambi, dalam waktu dekat berencana akan mengajukan pembangunan menara jaringan telekomunikasi ( Tower ) untuk beberapa titik wilayah yang masih berstatus blank spot.

Seperti yang disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Zuhri saat dikonfirmasi via WhatsApp Rabu(29/4/2020). Katanya, mereka akan melakukan pengajuan ke pihak BAKTI.

BAKTI merupakan unit Organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertugas menyediakan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika.

• Resmi Rilis, Ini Spesifikasi dan Harga Realme Smartband, Bakal Jadi Saingan Xiaomi Mi Band 4?

• Yusuf Nekat Gigit Ular Piton 4 Meter Supaya Kucing Lepas, Begini Rasanya Buntut Ular

• Menjalankan Ibadah Puasa di Tengah Pandemi Corona, Joni Musa: Jadikan Rumah Sebagai Istana

Proses pengajuan tersebut akan dilaksanakan melalui Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI) yang telah disiapkan oleh BAKTI, terlebih dahulu mengupload persyaratan berupa SK Kepala Daerah tentang pengelola aplikasi tersebut.

"Saat ini kita masih menunggu SK Pengelola Aplikasi (PASTI) BAKTI tersebut selesai, kemudian kita unggah sebagai syarat untuk melakukan registrasi, setelah mendapatkan akun baru kita dapat mengusulkan permohonan," sebut Zuhri.

Selain melalui aplikasi mereka juga akan berencana mengajukan permohonan secara tertulis baik ke pihak BAKTI maupun ke pihak penyedia Tower BTS swasta lainnya.

Ia juga mengatakan pembangunan tower ini akan diprioritas di lokasi blank spot seperti di Desa Londerang, Desa Rantau Panjang dan Desa Rondang Kecamatan Kumpeh serta Desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan khususnya di Dusun Sungai Beruang, Dusun Tanjung Menanti dan Dusun Pangkalan Ranjau.

"Khusus untuk wilayah Desa Tanjung Lebar Kecamatan Bahar Selatan kami terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya sehubungan dengan administrasi wilayahnya," jelasnya. (Hasbi Sabirin)