Data Calon Penerima Bantuan Sosial Covid-19 di Bungo Masih Tumpang Tindih

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Bupati Bungo Mashuri bahas perkembangan pencegahan penyebaran Covid-19 dan persiapan mengahadapi bulan suci Ramadhan bersama Camat se Kabupaten Bungo melalui Video Conference, Kamis (23/4).

Video Conference (Vicon) itu dilaksanakan di Ruang Kerja Bupati Bungo untuk mendengarkan laporan dari 17 camat se Kabupaten Bungo terkait perkembangan penanganan virus corona di setiap kecamatan.

Ada beberapa poin penting dibahas dalam rapat kali ini, yakni para setiap Camat melaporkan hasil dari koordinasinya dengan para Rio dan Kepala Puskesmas, terkait penanganan Covid-19, persiapan masyarakat dalam menghadapi bulan Ramadhan, dan mengenai bantuan ke masyarakat.

• Sumbangan untuk Warga Terdampak Covid-19 di Sarolangun Tembus Rp 700 Juta

• Niat Jual Motor Nmax, Driver Ojol di Jambi Justru Kena Tipu

• Bantu Warga Terdampak Covid-19, PT TGM Berikan Ratusan Paket Sembako untuk Warga Desa Muara Jambi

"Misalnya, himbauan agar warga kalau ke luar rumah memakai masker, membiasakan cuci tangan pakai sabun dan menerapkan social distancing," ujar Bupati.

Bupati juga menambahkan, agar para camat terus berkoordinasi dengan kepala desa dan tokoh masyarakat, jika ada warganya yang pulang dari luar daerah untuk bisa dipantau dan dilaporkan.

"Tolong para camat koordinasikan ke setiap Rio untuk bisa lebih tegas dalam penanganan Covid-19 ini, salah satunya masyarakat yang baru pulang dari daerah luar agas bisa sadar diri melapor dan melakukan isolasi mandiri di rumah saja," jelas Bupati.

Sementara untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 tersebut Bupati Mashuri meminta camat dan datuk rio (kepala desa) untuk memvalidasi data penerima bantuan. Sebab data yang sudah diterimanya belum valid.

"Sebagian data belum valid datanya, masih ada yang tumpang tindih dengan data masyarakat yang menerima PKH, BPNT," ujarnya.

Ditegaskannya, berdasarkan edaran dari kementrian bahwa masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah daerah tersebut bukan masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan seperti PKH, BPNT dan bantuan lainnya dari pemerintah pusat.

"Ini yang perlu kita susun by name by address, jangan sampai nanti data ini tumpang tindih," tegasnya.

Sementara untuk penyalurannya, Mashuri menyebutkan akan diberikan secepatnya setelah data yang diperoleh benar benar valid. (Tribunjambi.com/ Darwin Sijabat)