Tangani Dampak Corona, Pemprov Akan Beri Bantuan Sembako Selama 4 Bulan

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi mulai memetakan batuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat Provinsi Jambi yang terdampak secara ekonomi akibat Covid-19.

Untuk tahap awal ini, Pemprov Jambi membagi Rp 102 Miliar dari anggaran penanganganan Covid-19 sebesar Rp 200 Miliar kepada Dinas Sosial untuk dibagikan ke masyarakat.

Bantuan itu akan dibagikan dalam bentuk sembako senilai Rp 230 ribu, kepada kurang lebih sebanya 26.075 kepala Keluarga (KK) masyarakat miskin dan rentan miskin di Provinsi Jambi Jambi yang belum dibantu dari program PKH, bansos Sembako dari Kemensos.

• Ini Identitas dan Alamat Pasien 07 Positif Corona Provinsi Jambi, Usia 48 Tahun

• Update Positif Covid-19 Kamis (16/4) - 5.516 Terkonfirmasi, 548 Sembuh, 496 Meninggal, Jambi Jadi 7

• Suhu Tubuh 39 Derajat Celcius, Saksi Kasus Penggelapan Batal Dihadirkan di Pengadilan Negeri Jambi

Data penduduk miskim dan rentan miskin Ini sudah terinventarisasi by name by address, yang sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Provinsi Jambi.

"Dari 26.075 KK ini akan diinventarisasi yang mana saja yang belum dibantu oleh Kabupaten/Kota, ini yang akan dibatu oleh Pemprov," kata Pj Sekda Provinsi Jambi Sudirman dalam Konferensi Pers yang digelar diruang Kerjanya, Kamis sore (16/4/2020).

Bantuan sosial ini akan diberikan selama 4 bulan. Dan ditarget mulai diberikan paling lambat pada bulan Mei 2020.

Selian itu Kata Sudirman, Pemprov Juga menugaskan kepada OPD terkait, untuk menginventarisasi yang terdampak ekonomi, misalnya yang sebelumnya bekerja, namun karena panedemi Corona ini mereka tidak bisa bekerja.

Seperti Dinas Pariwisata yang ditugaskan mendata para pelaku wisata seperti karyawan hotel dan pemandu wisata yang tidak lagi bekerja. "Mereka ini akan kita bantu juga," pungkasnya.

Sementara itu untuk alokasi di Dinas Kesehatan, diungkapkan Sekda dari Rp 200 Miliar itu dialokasikan sebesar Rp 13 Miliar.

Kemudian selebihnya dialokasikan di BPBD, Dinas Perhubungan dan lain sebagainya