Advertorial

Bupati Syahirsyah SY Menghadiri Rapat Paripurna LKPj dan LKPD Melalui Video Teleconference

DPRD Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna membahas tentang penyampaian laporan nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)

Istimewa
Bupati Syahirsyah SY Menghadiri Rapat Paripurna LKPj dan LKPD Melalui Video Teleconference 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN – DPRD Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna membahas tentang penyampaian laporan nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2019, pada Kamis (9/4/2020).

Bupati Batanghari, Ir H Syahirsyah SY, mengatakan semua kegiatan yang bersumber dari dana DAK, kecuali DAK bidang pendidikan dan kesehatan ditunda pelaksanaannya.

"Apakah nanti memang tidak akan disalurkan sama sekali, belum bisa kita berikan penjelasan kepada sidang dewan yang terhormat ini, sambil menunggu keputusan selanjutnya. Begitu juga untuk penggeseran dana pilkada juga masih menunggu perpu," ujarnya.

"Kalau nanti memang betul bahwa pilkada ditunda dan dananya dapat dipergunakan untuk penanggulangan Covid-19 ini, maka kami akan beritahukan kepada dewan yang terhormat tentang pelaksanaanya nanti," lanjutnya.

Bupati Syahirsyah SY Menghadiri Rapat Paripurna LKPj dan LKPD Melalui Video Teleconference 1
Bupati Syahirsyah SY Menghadiri Rapat Paripurna LKPj dan LKPD Melalui Video Teleconference (Istimewa)

Bupati mengatakan tetap menjalankan kewajiban selaku penyelenggara pemerintahan daerah untuk tetap melaksanakan rapat paripurna, meskipun rapat tersebut tidak seperti biasanya.

"Pada saat ini kita sedang dihadapkan dengan wabah Covid-19 yang banyak menguras tenaga, pikiran, dan biaya serta kegiatan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun kita tetap menggelar paripurna karena itu sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah," tuturnya dalam rapat paripurna yang langsung dipimpin Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin,SE.

Dalam laporannya dari rumah dinas melalui teleconference, Bupati Syahirsyah menyampaikan LKPJ pada tahun anggaran 2019 ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 23/2019 tentang pemerintah daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Bupati menjelaskan LKPJ yang disampaikan arah kebijakan umum pemerintah daerah , pengelolaan keuangan daerah secara mikro termasuk pendapatan dan belanja daerah. (adv)

Editor: duanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved