Mantan Kepsek SLB Negeri Merangin Terancam Pidana Korupsi Dana BOS

Dodo Suherman, terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjalani sidang di PN Jambi.

Tribunnews
ilustrasi 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dodo Suherman, terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Belajar (Banbel) pada SLB Negeri Merangin tahun anggaran 2016 dan 2017 menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jambi, Senin (30/3/2020).

Persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa ini digelar secara daring. Sistem persidangan dengan menggunakan aplikasi video online ini perdana digelar di Pengadilan Tipikor Jambi setelah adanya edarang social distancing untuk memutus penyebaran wabah Covid-19 di Jambi.

Dipersidangan itu, Dodo yang juga mantan kepala sekolah SLB Negeri Merangin menjalani pemeriksaan dari lapas Merangin, namun majelis hakim yang diketuai Victor Togi R memimpin sidang lewat video converence.

Mobil Dinas Mantan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin Laku Rp 268 Juta, Dibeli Warga Jakarta

Resah dengan Kabar Virus Corona, Supir ALS Turunkan WNA Korea Selatan di Terminal Sarolangun

KPU: Kepala Daerah Akan Diisi Pelaksana Tugas Bila Pilkada Jambi Ditunda

Namun pada persidangan majelis hakim sempat beberapa kali mengulang pertanyaan. Bahkan memperlambat intonasi pertanyaan agar pesan yang disampaikan dari video itu bisa terdengar jelas oleh terdakwa.

Sementara panitera dan penasehat hukum terdakwam Amir Hamzah Semibirng tampak memantau persidangan dari layar smartphone.

Di persidangan itu, terdakwa mengakui mengelola keuangan dari dana BOS itu sendiri, baik menyusun laporan hingga melakukan belanja keperluan sekolah sendiri.

Amir Hamzah Sembiring penasehat hukum terdakwa menyebut jika itu dilakukan kliennya karena pihak bendahara sekolah menolak menerima uang bantuan tersebut.

"Setelah adanya dana bantuan itu, bendahara sekolah menolak menerimanya sehingga klien kami bekerja sendiri dan membuat laporan sendiri," katanya usai persidangan.

Seperti diketahui pada kasus dugaan korupsi ini, kerugian negara hasil peghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi mencapai 140 Juta rupiah.

Sidang selanjutnya akan kembali digelar degan agenda pembacaan tuntutan. "Sidang akan kembali dilanjutkan pada 13 April 2020 dengan agenda tuntutan oleh jaksa," kata ketua majelis hakim sebelum menutup sidang. (Dedy Nurdin)

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved