Jalan Provinsi di Tanjung Jabung Timur Hancur Lebur, Dinas PUPR Siapkan Anggaran Segini

Jalan Provinsi di Tanjung Jabung Timur Hancur Lebur, Dinas PUPR Siapkan Anggaran Segini

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun ini telah menganggarkan dana pembangunan jalan Provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di antaraya ruas jalan Muara Sabak - Rantau Rasau dan Rantau Rasau menuju kawasan Pelabuhan Ujung Jabung.

"Khusus untuk akses Desa Simpang menuju pelabuhan itu ada Rp 40 miliar. Terus DAK ada Rp 20 miliar untuk link jalan Sabak ke pelabuhan. Kemudian ditambah APBD kurang lebih Rp 12 miliar," kata Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi M Fauzi.

Untuk titik prioritas pembangunan sendiri dikatakan Fauzi yang menjadi kewenangan Pemprov yakni dari Sabak ke Rasau. Kemudian Rasau ke Desa Simpang. Selanjutnya Desa Simpang ke Ujung Jabung. "Kurang lebih di empat ruas jalan itu," ujar Fauzi.

• Bahas Infrastruktur Bappeda Adakan Rakor dengan Dinas PUPR Muarojambi

• IDI Wilayah Jambi Bentuk Gugus Tugas untuk Penanganan Virus Corona

• 63 Siswa Peserta Fiel Trip Tiba di Jambi Besok, Dinkes Akan Lakukan Tes Kesehatan Antisipasi Corona

Dikatakan Fauzi, untuk kontruksi bangunan jalan sebagian dilakukan rigid beton dan sebagian menggunakan aspal.

"Kajian kita rigid atau tidaknya itu melihat kontur atau kestabilan tanah. Kemudian beban jalan lalu lintas harian. Khusus untuk DAK kita tidak menggunakan rigid tapi aspal. Karena aturan DAK itu kalau mau rigid harus ada kajian akademis, sementara kita tidak sempat lagi menganggarkan itu," ungkap Fauzi.

Ditanya, berapa banyak jalan Provinsi Jambi yang hancur lebur di ruas Jalan Muara Sabak-Rantau Rasau, Fauzi menyampaikan yang rusak berat hampir 22 Km dari total panjang jalan 48 Km.

"Untuk sementara, menanggulangi Alkal kita tangani di sana. Soalnya lalu lintas harian di sana cukup padat," sebut Fauzi.

Disinggung mengenai jalan akses Ujung Jabung dari Desa Simpang, dikatakan Fauzi yang mau dibebaskan kurang lebih 22 Km dari total 42 Km.

"Dana kita ready tinggal KPBB kewenangan dari BPN, kita target ini Mei selesai," pungkasnya.