Virus Corona Mewabah, KPU Jambi: Tidak Ada Opsi Penundaan Pilkada

Merebaknya penularan Covid-19 di Indonesia tidak membuat KPU menunda tahapan Pilkada Serentak 2020.

KOMPAS.com/ MOH NADLIR
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. 

Virus Corona Mewabah, KPU Jambi: Tidak Ada Opsi Penundaan Pilkada

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Merebaknya penularan Covid-19 di Indonesia tidak membuat KPU menunda tahapan Pilkada Serentak 2020.

Tahapan pelaksanaan Pilkada yang telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu kini dihantui oleh penularan virus corona atau covid-19.

Seperti diketahui bahwa momentum Pilkada akan banyak kegiatan yang melibatkan massa dan petugas KPU maupun Bawaslu. 

Sanusi Komisioner KPU Provinsi Jambi ketika dikonfirmasi Tribun mengungkapkan bahwa hasil rapat koordinasi yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi dan KPU RI tidak mengeluarkan opsi untuk menunda pelaksanaan Pilkada. 

"Dalam rakor dengan KPU RI tidak ada disebut opsi penundaan pelaksanaan tahapan Pilkada," ujarnya, Selasa (17/3/2020).

Warga Sarolangun Dikabarkan Suspect Corona Karena Sesak Napas, Pihak RSUD Tunggu Hasil Labor

Sekda Tebo Demam Tinggi Setelah Perjalanan Dinas ke DKI Jakarta, Kini Dirawat ke Jambi

Mantan Kanwil Kemenag Jambi Disebut Terima Rp 1,075 Miliar Dalam Proyek Asrama Haji

Kendati demikian, KPU RI telah menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 terkait dengan antisipasi penyebaran virus corona di jajaran KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota.

"KPU RI kemarin telah menerbitkan SE (surat edaran) yang mengatur hal teknis terkait jam kerja dan tahapan," ucap Sanusi.

Untuk Jam kerja di KPU berganti, menjadi jam masuk dimulai pukul 09.00wib dan pulang jam 15.00 WIB. 

Selain itu, di sekretariat KPU juga menyediakan masker dan hand sanitizer untuk komisioner dan pegawai KPU. 

"Ada arahan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan serta mengurangi aktivitas pengumpulan massa seperti pertemuan dan kegiatan lain," ucapnya.

Maka dari itu, beberapa kegiatan yang harusnya dilakukan oleh pihak KPU Provinsi menjadi ditunda.

"Penundaan kegiatan sesuai arahan KPU RI sampai tanggal 31 Maret 2020," katanya.

Setelah tanggal 31 Maret, pihak KPU akan mengevaluasi kembali. Evaluasi akan dilakukan sesuai dengan kondisi saat itu dan melihat perkembangan yang disampaikan pemerintah. (Hendri Dunan Naris)

Penulis: dunan
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved