Tito Karnavian Sarankan Makan Taoge, Ingatkan Kepala Daerah Soal Kewenangan Lockdown

Tito Sarankan Makan Taoge, Ingatkan Kepala Daerah Soal Kewenangan Lockdown

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta masyarakat banyak menyantap makanan bergizi yang mengandung Vitamin C dan Vitamin E guna menangkal virus corona (Covid-19).

Misalnya sayuran taoge dan brokoli.

”Banyak warga kita minta makan makanan bergizi untuk vitamin E dan C buah-buahan. Lalu vitamin E banyak didapat di taoge, brokoli, itu mudah didapatkan di pasar-pasar tradisional banyak,” kata Tito usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/3).

Tito pun meminta agar masyarakat tak perlu panik menghadapi virus corona. Mantan Kapolri itu menegaskan bahwa corona bukanlah penyakit yang memiliki tingkat kematian tinggi bagi penderitanya ketimbang virus lain.

Tito yakin virus corona bisa dilawan dengan menerapkan gaya hidup yang sehat.

Ia pun menganjurkan agar masyarakat membiasakan olahraga dan rajin bercuci tangan.

”Jadi jangan jadi momok, ini bisa dicegah dengan memperkuat daya tahan tubuh diantaranya olahraga, terpapar sinar matahari, makanan sehat, cuci tangan, hand sanitizer, kata Tito.

Tito sendiri mendatangi Balai Kota Jakarta untuk bertemu dengan Gubernur Anies membahas langkah pencegahan corona di Jakarta. 

Pertemuan itu berlangsung tertutup.

Tidak diketahui berapa lama mereka berbincang.

Namun usai pertemuan, Anies mengatakan seharusnya pertemuan ini dilakukan di Gedung Kementerian Dalam Negeri.

Tapi, Tito ingin datang sendiri ke Balai Kota untuk bertemu Anies.

”Sesungguhnya pertemuan ini harusnya berlangsung di kantor Kemendagri, tapi Pak Tito berbaik hati mau mampir ke Balai Kota, kangen ke Balai Kota. Dulu beliau ketika Kapolda (Metro Jaya) sering ke Balai Kota. Jadi alhamdulillah dapat kehormatan menyambut beliau di sini bersama jajaran,” kata Anies mengawali sambutan di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/3).

Anies mengatakan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi yang dijalin secara intensif dengan Tito.

Terutama dalam hal pencegahan corona di Jakarta.

Pertemuan juga berlangsung sangat produktif.

”Pak Mendagri kami selama ini komunikasi terus secara rutin, telepon, WA, saling koordinasi untuk pastikan langkah-langkah yang kita lakukan untuk penanggulangan COVID-19 dijalankan dengan baik dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk pastikan in line," tutur Anies.

”Dan tadi kita produktif membahas hal terkait pengendalian penularan COVID-19,"  tambah Anies.

Sementara, Tito menyebut bahwa Anies sudah melakukan banyak antisipasi untuk mencegah penyebaran virus corona di DKI Jakarta.

Yang paling baru yakni kebijakan soal transportasi.

”Jadi tadi Pak Gubernur menjelaskan tentang langkah-langkah yang disampaikan Bapak Gubernur. Sudah banyak yang dilakukan namun tak disampaikan secara terbuka karena kita tak ingin sama menimbulkan publik kemudian jadi panik dan lain-lain," tutur Tito.

”Tadi Pak Gubernur sampaikan langkah-langkah mulai dari upaya antisipasi awal, kemudian langkah-langkah pencegahan sekaligus sosialisasi, dan juga langkah-langkah mitigasi dan antisipasi ke depan," tambah dia.

Dalam kesempatan itu, Tito juga mengingatkan soal kebijakan pembatasan wilayah atau lebih dikenal dengan lockdown.

Dia mengingatkan kebijakan itu harus diputuskan melalui persetujuan pemerintah pusat.

Tito menyebut penetapan lockdown sebuah wilayah merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Menjadi urusan absolut pemerintah yang merupakan pemerintah pusat dalam hal ini presiden," kata Tito.

Tito menyatakan jika kepala daerah ingin memberlakukan kebijakan lockdown karena wabah virus corona yang semakin meluas, maka harus dikonsultasikan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona, yakni Letjen TNI Doni Monardo.

"Dalam hal ini pak presiden menyampaikan untuk karantina kewilayahan, kepala-kepala daerah untuk konsultasi dengan pemerintah pusat, dan yang ditunjuk oleh beliau adalah kepala gugus tugas percepatan [Doni Munardo]," ujarnya.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan ada 7 aspek yang terlebih dahulu harus diperhatikan pemerintah sebelum memutuskan melakukan lockdown wilayah dalam aturan tersebut.

Antara lain, kata Tito, pertimbangan efektivitas, pertimbangan tingkat epidemi, pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya hingga pertimbangan keamanan.

”Ini untuk pembatasan wilayah yang kadang kita sebut dengan istilah lockdown itu dalam UU itu ada 7 yang harus dipertimbangkan," jelas Tito.

Khusus sektor perekonomian, Tito mengingatkan pemerintah pusat memiliki kewenangan mengatur moneter dan fiskal sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Tadi saya sampaikan ke pak gubernur, terkait karantina kewilayahan, ini karena menyangkut aspek ekonomi ... untuk pembatasan karantina wilayah dan pembatasan sosial dalam jumlah besar. Itu jadi kewenangan pusat," ujarnya.

Presiden Jokowi sendiri sebelumnya menegaskan kewenangan mengeluarkan kebijakan lockdown berada di tangan pemerintahan pusat.

Dan tidak bisa pemerintah daerah mengeluarkan keputusan sendiri.

”Kebijakan lockdown di tingkat nasional maupun daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil Pemda," ujar Jokowi di Istana Bogor, Senin (16/3). 

"Dan sampai saat ini tidak ada berpikiran kebijakan ke arah kebijakan lockdown," lanjutnya.(tribun network/dng/dod)