Banyak yang Tersandung Data Sipol, PPK Terpilih Teracam TMS

Tidak ada kewajiban pihak KPU untuk mentracking data PPK melalui data Sistem Informasi Parpol.

Banyak yang Tersandung Data Sipol, PPK Terpilih Teracam TMS 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Tidak ada kewajiban pihak KPU untuk mentracking data PPK melalui data Sistem Informasi Parpol.

Pasca pihak KPU mengumumkan hasil seleksi panitia pemilihan kecamatan beberapa waktu lalu masih banyak laporan dari warga. Terutama terkait kandidat yang terlibat partai politik atau tim sukses. Lantas bagaimana tanggapan pihak Bawaslu Provinsi Jambi dan jajaran.

Wein Arifin, komisioner Bawaslu Provinsi Jambi ketika dikonfirmasi Tribun (2/3/2020) mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ada aturan yang mewajibkan pihak KPU untuk mentracking data calon PPK melalui aplikasi Sipol.

"Tidak ada kewajiban KPU untuk menelusuri data calon PPK melalui data Sipol. Tetapi bila ada yang melakukan itu, hanya nilai plus yang diberikan sebagai antisipasi," ungkap Wein Arifin.

Penasehat Hukum Tahir Rahman Minta Klienya Dibebaskan, Ini Alasannya

Apakah Virus Corona Bisa Menyebar Lewat Hewan Peliharaan? Ini Kata WHO Soal Itu

Jadi Lokasi Karantina 2 Pasien Virus Corona Pertama di Indonesia, Ini Profil RSPI Sulianti Saroso

Maka dari itu, pihak Bawaslu Provinsi Jambi juga tidak mengintruksikan jajarannya untuk meminta KPU daerah mentracking data PPK melalui Sipol.

"Selain menelusuri melalui aplikasi Sipol. Kan juga ada laporan atau masukan dari masyarakat. Semua bisa ditindaklanjuti bila dalam bentuk temuan atau laporan," ungkap Wein.

Dan selama penerimaan PPK di Provinsi Jambi, banyak daerah yang kemudian PPKnya tersandung data Sipol. Maka dari itu, pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten harus melakukan penelusuran dan mengklarifikasi hal tersebut.

"Laporan yang ada di Bawaslu seperti di KPU Tebo, Tanjabtim, Kerinci, dan Kota Jambi ada yang terkait data Sipol,"ungkap Wein.

Lantas setelah dilakukan klarifikasi dan penelusuran, maka diketahui banyak nama yang dicatut masuk dalam data Sipol. Padahal yang bersangkutan sendiri justru tidak mengetahui bila nanya dicatut dan dicantumkan dalam data Sipol.

"Ada yang tercantum dalam data sipol dan terbukti. Namun banyak jugo yang tidak terbukti,"katanya.

Bila ada yang terbukti, maka pihak Bawaslu langsung merekomendasikan untuk di TMS kan. Namun jika tidak terbukti maka tetap dijadikan PPK.

"Sampai saat ini di Tebo ada 2 orang dan Kota Jambi 1 orang," ujar Mantan Komisioner KPU Kota Jambi ini. (Hendri Dunan Naris)

Penulis: dunan
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved