Rilis Bawaslu, Sungai Penuh Dinilai Miliki Tingkat Kerawanan Pilkada Tertinggi di Sumatera

Rilis Bawaslu, Sungai Penuh Dinilai Miliki Tingkat Kerawanan Pilkada Tertinggi di Sumatera

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Bawaslu Provinsi Jambi merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang ada di Provinsi Jambi. Kota Sungai Penuh tercatat memiliki tingkat kerawanan tertinggi di Sumatera.

Bawaslu Provinsi Jambi merilis hasil kajian tingkat kerawanan Pilkada di Provinsi Jambi. Data yang disampaikan tersebut merupakan hasil kajian yang telah dilakukan pihak Bawaslu RI.

Hasilnya adalah, Kota Sungapenuh menjadi daerah dengan tingkat kerawanan paling tinggi di pulau Sumatera untuk Pilkada 2020 ini.

Sementara di skala nasional, sungai penuh menempati urutan ke delapan dari 261 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada 23 September mendatang.

• KPU Tekankan Calon Perorangan Gunakan Aplikasi SILON, Bawaslu Justru Ingatkan Itu Rawan Gugatan

• Mapping Daerah Rawan Karhutla, Kapolres : Perlu Bergerak di Semua Sektor, Polisi, TNI & Masyarakat

• Janjikan Rp 500 Juta Per Tahun dan Mobil Operasional, Kemas Faruq Adang HBA Maju di Musda Golkar

Kemudian, Provinsi Jambi, menempati urutan ke empat dari sembilan provinsi yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 ini. Hal ini dikatakan Fachrul Rozi, anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Rabu (26/2/2020).

"Data ini berdasarkan rilis resmi dari Bawaslu RI, mengenai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)," ujar Fachrul Rozi.

Untuk hasil rilis Bawaslu RI tersebut diakuinya berdasarkan suplai data yang disampaikan pihak Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi Jambi. Dimana ada instrumen-instrumen disampaikan dalam menyusun data tersebut.

• Indeks Kerawanan Pilkada Jambi Tunggu Ketok Palu Bawaslu RI

• Diduga Punya Riwayat Epilepsi, Warga Desa Aur Gading, Batanghari Tenggelam Saat Ingin ke Jamban

• Nelayan Kuala Jambi Kesulitan BBM, Pasokan Solar di SPDN Majelis Hidayah Tanjabtim Terhenti

“Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota mendukung data-data yang diperlukan Bawaslu Pusat untuk menyusun IKP ini,” katanya.

Fachrul Rozi mengatakan, ada empat dimensi dalam penilaian dan penyusunan IKP. Yakni konteks sosial politik, penyelenggara pemilu yang bebas dan adil.

Selanjutnya kontestasi, seperti Alat Peraga Kampanye (APK) yang tak sesuai aturan, mahar politik dan lain sebagainya.

Selanjutnya yang keempat adalah partisipasi politik, seperti dibawah 77,5 persen, jumlah suara tidak sah, rendahnya partisipasi Parpol dalam pengusungan calon kepala daerah, dan lain sebagainya.

“Di Sungaipenuh, dimensi Sospol ini yang paling tinggi pengaruhnya. Seperti tidak netralnya ASN,” katanya.

Senada dengan itu, Aprizal dari Divisi Sengketa Bawaslu Provinsi Jambi mengatakan, IKP ini menggambarkan potensi-potensi yang bisa saja terjadi.

Sehingga bisa diambil langkah-langkah pencegahan sebelum benar-benar terjadi konflik tersebut.