Pelaku Politik Uang Dapat Dijerat UU Pilkada

Tribun Jambi melakukan kegiatan diskusi publik bersama Bawaslu Provinsi Jambi dan Pusakamedia "Menolak Politik Uang" Pilkada Serentak 2020.

Pelaku Politik Uang Dapat Dijerat UU Pilkada
Tribunjambi/Dunan
Tribun Jambi melakukan kegiatan diskusi publik bersama Bawaslu Provinsi Jambi dan Pusakamedia "Menolak Politik Uang" Pilkada Serentak 2020. 

Pelaku Politik Uang Dapat Dijerat UU Pilkada

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Fachrul Rozi, Komisioner Bawaslu Provinsi mencatat ada 40 pasal pidana dalam UU Pilkada.

Tribun Jambi melakukan kegiatan diskusi publik bersama Bawaslu Provinsi Jambi dan Pusakamedia "Menolak Politik Uang" Pilkada Serentak 2020.

Fachrul Rozi, Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi yang diundang sebagai pemateri dalam diskusi tersebut mengungkapkan bahwa politik uang merupakan tindak pidana. Maka dari itu mereka akan benar-benar mengawasi dan menindak setiap perbuatan politik uang.

"Dalam UU Pilkada itu ada 40 pasal ancaman pidana. Artinya itu ancaman yang serius," ungkap Fachrul Rozi, Kamis (27/2/2020).

Ternyata Ini Isi Kontainer Fuso yang Ditangkap Polda Jambi, Sopir Sempat Kabur

Jangan Anggap Remeh Kesemutan, Bisa Jadi Pertanda Penyakit Autoimun

Gara-gara Anak Ribut, Seorang Suami di Sarolangun Tega Bacok Istrinya

Sekilas flash back apa yang pernah dilakukannya dalam Pilkada di Kota Jambi periode sebelumnya. Dimana mereka pernah menindak pelanggaran politik uang.

"Kami Bawaslu Kota pada Pilkada periode sebelumnya pernah menindak politik uang. Sudah diputuskan dan sudah berkekuatan hukum tetap," kata Fachrul Rozi.

Dikatakan Fachrul Rozi bahwa ancaman pidana politik uang dalam UU Pilkada cukup berat. Ancaman minimal 3 tahun dan maksimal 6 tahun kurungan penjara.

"Tidak main-main ancamannya paling rendah 3 tahun. Seberapapun uang yang diberikan dan diterima," kata Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi ini.

Ditambahkannya bahwa penindakan politik uang itu berlaku bagi kedua belah pihak. Yakni kepada pemberi dan penerima.

Maka dari itu, mereka di Bawaslu sedini mungkin mengupayakan langkah pencegahan, pengawasan dan penindakan. Tujuannya agar perilaku politik uang bisa dicegah. Terutama dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. (Hendri Dunan Naris)

Penulis: dunan
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved